Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan hasil rekapitulasi nasional perolehan suara Pemilu 2024. Termasuk, perolehan suara pemilihan legislatif (pileg) DPR RI.
Medcom.id menelusuri perbandingan perolehan suara masing-masing partai antara Pileg 2024 dengan Pileg 2019. Hasilnya, ada suara partai yang meningkat hingga ada yang terdepak dari parlemen. Ambang batas minimal parlemen ialah empat persen.
PDI Perjuangan 25.387.279 suara (16,7% dari total suara sah) vs 27.053.961 suara pada Pileg 2019 (19,33% dari total suara sah) - Turun.
Partai Golkar 23.208.654 suara (15,2% dari total suara sah) vs 17.229.789 suara pada Pileg 2019 (12,31% dari total suara sah) - Naik.
Partai Gerindra 20.071.708 suara (13,2% dari total suara sah) vs 17.594.839 suara pada Pileg 2019 (12,57% dari total suara sah) - Naik.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 16.115.655 suara (10,6% dari total suara sah) vs 13.570.097 suara pada Pileg 2019 (9,69% dari total suara sah) - Naik.
Partai NasDem 14.660.516 suara (9,6% dari total suara sah) vs 12.661.792 suara pada Pileg 2019 (9,05% dari total suara sah) - Naik.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 12.781.353 suara (8,4% dari total suara sah) vs 11.493.663 suara pada Pileg 2019 (8,21% dari total suara sah) - Naik.
Partai Demokrat 11.283.160 suara (7,4% dari total suara sah) vs 10.876.507 suara pada Pileg 2019 (7,77% dari total suara sah) - Naik secara jumlah, turun secara persentase.
Partai Amanat Nasional (PAN) 10.984.003 suara (7,2% dari total suara sah) vs 9.572.623 suara pada Pileg 2019 (6,84% dari total suara sah) - Naik.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 5.878.777 suara (3,8%) vs 6.323.147 suara pada Pileg 2019 (4,52% dari total suara sah) - Turun hingga terdepak dari parlemen.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 4.260.169 suara (2,8%) vs 2.650.361 suara pada Pileg 2019 (1,89% dari total suara sah) - Naik tapi tidak lolos ambang batas parlemen.
Perindo 1.955.154 suara (1,2% dari total suara sah) vs 3.738.320 suara pada Pileg 2019 (2,67% dari total suara sah) - Turun.
Partai Gelora 1.281.991 (0,8%) - Tidak ikut Pileg 2019.
Partai Hanura 1.094.588 suara (0,7% dari total suara sah) vs 2.161.507 suara pada Pileg 2019 (1,54% dari total suara sah) - Turun.
Partai Buruh 972.910 suara (0,6%) - Tidak ikut Pileg 2019.
Partai Ummat 642.545 suara (0,4%) - Tidak ikut Pileg 2019.
Partai Bulan Bintang (PBB) 484.486 suara (0,3% dari total suara sah) vs 1.099.848 suara pada Pileg 2019 (0,79% dari total suara sah) - Turun.
Partai Garuda 406.883 (0,2% dari total suara sah) vs 702.536 suara pada Pileg 2019 (0,50% dari total suara sah) - Turun.
Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) 326.800 suara (0,2%) - Tidak ikut Pileg 2019 (Z-7)
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
PENETAPAN hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Minggu (28/7)
PKB mendorong pemisahan pelaksanaan pileg dan pilpres dengan meminta revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu.
Menurut AHY, penyelenggaran pilpres dan pileg yang dilakukan serentak menyebabkan banyak calon anggota legislatif yang berkontestasi cenderung tidak dikenali.
Keserentakan pada Pemilu 2024 lalu merupakan salah satu dari lima model yang direkomendasikan Mahkamah Konstitusi (MK).
TINGKAT partisipasi pemilh pada pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 di Sumatera Barat kurang dari 40%.
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved