Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi internal.
Melalui kegiatan bertajuk ‘What’s Up’, Kemenkumham berupaya mengoptimalkan peran praktisi kehumasan di kementeriannya, guna menyikapi tantangan komunikasi di era digital saat ini.
Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Kemenkumham, Hantor Situmorang menjelaskan, kegiatan ini tidak hanya membekali praktisi kehumasan dengan keterampilan baru, tetapi juga mengajak mereka untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan zaman.
Baca juga : Sekjen Kemenkumham Ingatkan Pentingnya Peran Kehumasan
"Di era digital ini, para pranata humas memerlukan pemahaman dan keterampilan kehumasan yang memadai. Agar proses komunikasi publik bisa berjalan searah dengan kebutuhan, juga ekspektasi publik yang kian berkembang," ujar Hantor melalui keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat (1/3).
Dijelaskan, kegiatan tersebut juga menawarkan cara mengelola hubungan dengan media, membangun branding, serta bagaimana menghadapi situasi krisis. Khususnya di era digital yang menuntut kita untuk selalu belajar dan mengikuti perubahan.
“Kehadiran teknologi informasi dan media digital, jika melalui pemahaman dan juga penerapan strategi yang tepat, akan menjadi instrumen yang ampuh dalam penciptaan dan pengelolaan reputasi organisasi yang positif,” ujarnya.
‘What’s Up’ yang merupakan akronim dari ‘Waktunya Humas Meet Up’ merupakan kegiatan koordinasi dan penguatan kehumasan Kemenkumham yang melibatkan pranata humas dan pemangku kehumasan unit utama maupun kantor wilayah.
Kegiatan ini diselenggarakan selama empat hari, sejak Selasa 27 Februari hingga Jumat 1 Maret 2024. Forum ini menghadirkan sejumlah pembicara seperti Hermawan Kartajaya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Widiarsi Agustina, serta sejumlah praktisi kehumasan perusahaan global dan Tanah Air. (Z-8)
Pemerintah lakukan monitoring isu media sosial untuk susun strategi komunikasi publik
Pada setiap kelasnya, peserta juga diajak peduli kepada isu-isu sosial kemanusiaan, serta melakukan langkah nyata melalui kerja sama dengan platform formal.
Chatbot generasi terbaru yang sudah masuk dengan generative AI dan ditempel oleh ChatGPT.
PRAKTISI humas pemerintah dapat memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) generative secara optimal. Hal ini menjadi solusi cara menyampaikan pesan.
LLDikti Wilayah III bersama Universitas Esa Unggul menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Transformasi Kehumasan di Era Digital: Strategi dan Kolaborasi Masa Depan.Â
Perhatian publik tertuju pada kebijakan Tapera saat ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved