Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PAKAR filsafat moral, Franz Magnis Suseno, menyentil pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang melanggar etika dalam pencalonannya. Dia menyampaikan kekhawatirannya atas yang terjadi apabila paslon yang tidak merasa bersalah telah melanggar etika memimpin Indonesia.
Sosok yang akrab disapa Romo Magnis itu menegaskan aspek etika sangat penting dalam urusan apapun. Dia mengatakan etika yang membedakan manusia dengan binatang.
“Etika itu membedakan manusia dari Binatang. Etika juga yang membedakan baik dan jahat, adil dan tidak adil, yang terpuji dan tercela. Apa kita mau menyerahkan negara ini ke tangan yang membuang etika ke tempat sampah?” ketus Romo Magnis dalam konferensi pers GNB, Sabtu (10/2).
Baca juga : Meutia Hatta Serukan Indonesia Bukan Negara Kekuasaan
Dia juga heran mengapa presiden atau penyelenggara pemilu tidak bereaksi atas pencalonan yang cacat etika tersebut.
“Kok tidak ada reaksi dari presiden dan lainnya? Kok modelnya seperti anjing menggonggong kafilah berlalu. Peduli amat apa yang diteriaki masyarakat. Ucapan seorang calon yang mungkin bingung atau tertekan, ditanya mengenai etika, dia menjawab etika, etika, etika ndasmu,” kata Romo Magnis.
Romo Magnis mengaku khawatir pemilu yang berjalan telah diatur sedemikian rupa. Sehingga ia meminta agar masyarakat, civitas akademika untuk tidak berhenti menuntut dan menagih agar pemilu berjalan jujur, bersih dan transparan.
Baca juga : Surya Paloh Nilai Anies Mampu Padukan Profesionalisme, Moral, dan Etik
“Itu yang perlu kita cegah, kita harus menuntut, menagih, bahwa pemilihan ini betul-betul seperti yang dikatakan teman saya, pemilu jujur, adil, transparan tanpa intimidasi, di mana rakyat bisa menyatakan pendapatnya,”pungkasnya. (Dis/Z-7)
Pemimpin baik elite politik, pejabat negara pada kementerian dan lembaga, hendaknya berusaha menjadi teladan bagi masyarakat dengan menjaga moralitas dan etika sebagai pelayan publik.
FILSUF sekaligus rohaniwan Prof Franz Magnis Suseno menilai terdapat 2 sebab mulai lunturnya keteladanan pejabat publik saat ini dalam kasus Anwar Usman, Firli Bahuri, hingga Hasyim Asy'ari.
RONTOKNYA pucuk pimpinan lembaga negara karena kebobrokan integritas dan moral terus terjadi. Anggota Komisi III DPR RI Santoso, menuturkan harus ada teladan dari presiden.
Berikut adalah panduan etika yang perlu diperhatikan saat berkunjung dan berkegiatan di area perpustakaan.
Judi online merupakan penyakit masyarakat yang dapat merusak mental dan moral.
Dari perumpamaan di atas, kita jadi paham bahwa kompetensi bukan sekadar bisa atau berpengalaman melakukan tindakan medis tertentu meskipun didukung testimoni pejabat/petinggi negeri.
Sukidi menekankan pentingnya membangun jiwa bangsa dengan standar moral tinggi, mengingat moralitas adalah fondasi bagi kemajuan bangsa.
Anggota Komisi II DPR RI dari PKS, Aus Hidayat Nur menilai perbaikan sistem pendidikan harus menjadi prioritas utama dan mendorong perbaikan kaderisasi politik.
Sejatinya para penyelenggara negara dan daerah, lebih khusus pimpinan lembaga atau komisi negara atau kepala daerah, menjadi figur yang memberi teladan bagi publik
PROFESOR Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Ni'matul Huda mengatakan harus ada pembenahan yang serius di dalam hal rekrutmen pejabat negara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved