Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEJUMLAH pimpinan lembaga negara yang terlibat masalah hukum dan etika membuat prihatin sejumlah pihak. Berkaca dari masalah saat ini Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aus Hidayat Nur mengatakan sekolah hingga sistem pendidikan wajib diperbaiki terlebih dahulu.
Bukan tanpa alasan, pendidikan Indonesia, kata Aus, wajib diutamakan. Hal itu berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti Republik Ceko, Vit Machacek, dan Martin Srholec yang menempatkan Indonesia di peringkat kedua dengan 16,73 persen dalam hal ketidakjujuran akademik.
“Sekolah-sekolah dan sistem pendidikan kita wajib diperbaiki dulu sebelum lainnya,” ungkap Aus kepada Media Indonesia, Senin (8/7).
Baca juga : Pimpinan Lembaga Negara Minim Integritas, Komisi III DPR RI: Harus Ada Teladan dari Presiden
“Setelah itu kaderisasi Partai politik harus diperbaiki agar para pemimpin bangsa Kita berkualitas,” tegasnya.
Aus juga meminta pemerintah agar melibatkan para ulama dan intelektual yang bermoral, untuk melakukan perbaikan menyeluruh terhadap bangsa Indonesia.
Diketahui, tiga lembaga negara telah dirusak perilaku para pemimpinnya. Mulai dari pelanggaran etik eks Ketua MK Anwar Usman, dugaan pemerasan oleh bekas Ketua KPK Firli Bahuri, dan terakhir kasus asusila mantan Ketua KPU Hasyim Asy’ari.
Baca juga : Pencalonan Kepala Daerah Jangan Rusak Tatanan Kelembagaan
Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengaku prihatin dengan apa yang terjadi pada pimpinan lembaga negara akhirakhir ini.
“Menyedihkan. Bencana nasional. Semua tergantung the man behind the gun,” ungkap Mardani kepada Media Indonesia, Minggu (7/7).
Menurutnya, pimpinan tertinggi negara seharusnya bertanggung jawab atas kerusakan moral yang terjadi di pucuk pimpinan lembaga negara.
“Jika rusak moral dan etika, rusak sebuah negara. Pimpinan tertinggi mestinya bertanggung jawab,” tegas Mardani. (Z-3)
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan terdapat dorongan kepada presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto,
M. Thaher Hanubun - C. Viali Rahantoknam, kantongi dukungan 3 partai maju Pilbup Maluku Tenggara
BAKAL calon gubernur (bacagub) dari Partai NasDem, Ilham Akbar Habibie, optimis akan terus mendapat dukungan untuk maju dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat.
CALON kepala daerah (cakada) dari Indonesia Timur menerima Surat Keputusan (SK) dukungan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Kamis, (26/7/2024).
Sufmi Dasco Ahmad mengatakan harapan Fraksi PKS agar pemerintah yang baru dapat mengevaluasi program hilirisasi tambang akan menjadi kajian pihaknya.
Survei Indikator Politik Indonesia mencatat bahwa Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman belum mampu mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan.
Sejatinya para penyelenggara negara dan daerah, lebih khusus pimpinan lembaga atau komisi negara atau kepala daerah, menjadi figur yang memberi teladan bagi publik
PROFESOR Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Ni'matul Huda mengatakan harus ada pembenahan yang serius di dalam hal rekrutmen pejabat negara.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Herman Khaeron membeberkan alasan pihaknya kebut revisi Undang-Undang (UU) Kementerian Negara.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menolak isu peleburan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Ombudsman. Lembaga Antirasuah dinilai masih dibutuhkan masyarakat Indonesia.
Indonesia mengalami kemunduran demokrasi karena lembaga negara eksekutif, legislatif dan yudikatif cenderung menghalalkan segala cara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved