Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MASYARAKAT Antropologi Indonesia yang terdiri dari Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI), Forum Kajian Antropologi Indonesia (FKAI), Asosiasi Departemen dan Jurusan Antropologi Seluruh Indonesia (ADJASI) dan Jaringan Kekerabatan Antropologi Indonesia (JKAI) menyerukan keprihatinan mendalam terhadap kondisi politik dan demokrasi di Indonesia, khususnya menjelang Pemilihan Presiden 2024.
Guru besar antropologi Universitas Indonesia Meutia Hatta dalam sambutannya mengingatkan kembali tentang pentingnya berpolitik yang santun, bermartabat, dan rendah hati, mengikuti jejak nilai-nilai yang ditanamkan oleh tokoh-tokoh pendiri bangsa. Antropolog Indonesia mengecam lunturnya nilai-nilai etika, moral, kejujuran, dan integritas dalam berbangsa dan bernegara, serta menyoroti berbagai praktik politik yang merusak nilai-nilai demokrasi, seperti politik kekerabatan, transaksional, dan manipulasi hukum demi kekuasaan.
"Kesepuluh poin seruan mencakup keprihatinan atas penyalahgunaan sumber daya negara, pelemahan lembaga negara, dan hilangnya budaya malu di kalangan elite politik, yang semuanya menandakan kemunduran demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik," ujarnya.
Baca juga : Presiden Harus Kembalikan Nilai Kejujuran dan Kepatutan
Masyarakat Antropologi Indonesia menyerukan keprihatinan atas degradasi etika, moral, dan demokrasi di Indonesia, khususnya menjelang Pemilu 2024. Seruan ini menekankan praktik politik lancung yang merusak nilai-nilai demokrasi, seperti politik kekerabatan dan transaksional, serta penyalahgunaan sumber daya negara. Antropolog Indonesia juga mengajak semua pihak untuk mengembalikan nilai-nilai etika dan moral dalam berpolitik, mengingat pentingnya pemilu sebagai sarana pendidikan karakter bangsa. Seruan ini mengingatkan kembali pada cita-cita Reformasi, menuntut keadilan atas pelanggaran HAM masa lalu, dan memperjuangkan demokrasi yang berdaulat dan bermartabat.
"Bagi Bung Hatta pemerintah Indonesia harus membangun rakyat Indonesia dan mencapai kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia harus dikelola karena negara ini adalah negara pengurus bukan negara kekuasaan," tegasnya.
Kita harus membuat rakyat Indonesia bersatu, merdeka, berdaulat bersatu menuju masyarakat adil dan makmur.
Baca juga : Mahasiswa Solo Gugat Abuse of Power Presiden Joko Widodo
Bung Hatta juga menginginkan rakyatnya bahagia bukan bahagia karena banyak harta tapi sejahtera karena keamanannya terjamin. Semua ini tidak bisa dilakukan kalau kita tidak punya karakter bangsa tangguh untuk bisa mandiri menjadi tuan di negerinya sendiri dan tidak rendah diri terhadap bangsa lain.
"Kita membutuhkan pemimpin seperti itu pada masa kini. Karena itulah keprihatinan yang dirasakan oleh para antropolog sampai pada hari ini. Ini pesan yang harus diperhatikan oleh semua bangsa kita yang dari tua sampai muda untuk itu bisa membuat Pemilu kita berjalan dengan baik. Kita mencari orang yang paling mendekati sosok Bung Hatta yang betul-betul ingin bangsanya maju dan selalu sama rata kata dan perbuatan selama hidupnya," tukasnya.
Seruan ini dilakukan di rumah Bung Hatta Jakarta, Sabtu (10/2) bersama seluruh keluarga besar Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI). (Sru/Z-7)
KETUA Umum Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI) Suraya Afiff mengatakan seruan keprihatinan dan kegusaran yang dituangkan dalam sepuluh poin Masyarakat Antropologi Indonesia (MAI)
Pemimpin baik elite politik, pejabat negara pada kementerian dan lembaga, hendaknya berusaha menjadi teladan bagi masyarakat dengan menjaga moralitas dan etika sebagai pelayan publik.
Sukidi menekankan pentingnya membangun jiwa bangsa dengan standar moral tinggi, mengingat moralitas adalah fondasi bagi kemajuan bangsa.
Anggota Komisi II DPR RI dari PKS, Aus Hidayat Nur menilai perbaikan sistem pendidikan harus menjadi prioritas utama dan mendorong perbaikan kaderisasi politik.
RONTOKNYA pucuk pimpinan lembaga negara karena kebobrokan integritas dan moral terus terjadi. Anggota Komisi III DPR RI Santoso, menuturkan harus ada teladan dari presiden.
Sejatinya para penyelenggara negara dan daerah, lebih khusus pimpinan lembaga atau komisi negara atau kepala daerah, menjadi figur yang memberi teladan bagi publik
PROFESOR Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Ni'matul Huda mengatakan harus ada pembenahan yang serius di dalam hal rekrutmen pejabat negara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved