Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PASANGAN Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) berencana meninjau ulang proyek Food Estate dan Ibu Kota Negara (IKN) yang saat ini dikerjakan pemerintah Joko Widodo.
Pasalnya, ungkap Juru Bicara Tim Kampanye AMIN Andi Wirapratama, kedua proyek tersebut dinilai merusak lingkungan di sekitar kawasan.
“Kedua proyek itu menggunduli hutan dan menciptakan dampak lingkungan yang serius,” katanya dalam acara Youth Talk: Dialog Mahasiswa dan Jubir Muda Capres RI 2024, Seri 2: Masa Depan Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desa yang diselenggarakan Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia (UI) di Depok, Kamis.
Baca juga : Food Estate Disebut Program Gagal, Istana: Dievaluasi Terus
Ia mencontohkan proyek Food Estate di Gunung Mas justru menyebabkan banjir di kawasan tersebut. Sementara hasil pertanian tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.
“Walaupun ada perbaikan, biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh,” ujarnya.
Baca juga : Mahfud MD Soroti Penggunaan Poly Bag dalam Food Estate Gunung Mas
Ia menyebutkan, pasangan Amin juga bakal fokus untuk melakukan intensifikasi tanaman pertanian ketimbang melakukan ekstensifikasi lahan.
“Jadi tidak seperti food estate yang sibuk membuka lahan baru yang berpotensi merusak lingkungan,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota Eksekutif dari Deputi 5.0 TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Indah Lestari mengungkapkan, paslon nomor urut 3 tersebut mengedepankan visi Menuju Indonesia Unggul Gerak Cepat Menuju Negara Maritim yang Adil dan Lestari.
"Di sini ada kata adil dan lestari, apa itu? adil dan lestari di sini sebenarnya muara dari semua langkah yang dilakukan oleh segenap bangsa dalam melakukan pembangunan itu sendiri. Pertama rakyat bisa hidup sejahtera, merasakan keadilan sosial yang terlaksana dan bagaimana kita bisa merasakan hidup di alam yang memang lestari," kata Indah.
Indah memaparkan sejumlah langkah Gerak Cepat, Sat-Set, Tas-Tes yang dicanangkan Ganjar-Mahfud. Ia menjelaskan, Ganjar-Mahfud bakal memfokuskan pada percepatan pembangunan manusia unggul yang berkualitas, produktif dan berkepribadian.
Selain itu, berusaha mempercepat penguasaan sains dan teknologi melalui percepatan riset dan inovasi secara berdikari.
“Kita juga ingin mempercepat pembangunan ekonomi berdikari berbasis pengetahuan dan nilai tambah,” ujarnya.
Ia menambahkan, Ganjar-Mahfud juga bakal mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi, mempercepat pembangunan sistem digital nasional, dan mempercepat perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan ekonomi biru.
“Serta mempercepat pelaksanaan demokrasi substantif, penghormatan HAM, supremasi hukum yang berkeadilan dan keamanan yang profesional; mempercepat meningkatkan peran Indonesia dalam mewujudkan tatanan dunia baru yang lebih berkeadilan melalui politik luar negeri dan bebas aktif serta memperkuat pertahanan negara,” pungkasnya.
Sementara itu Dekan FISIP UI Semiarto Aji Purwanto menyebutkan, keadaan lingkungan di Indonesia saat ini sudah dalam kondisi sangat memprihatinkan. Menurut Aji, perubahan iklim, deforestasi, polusi, dan praktik-praktik yang tidak berkelanjutan mengancam tidak hanya keseimbangan ekosistem, tetapi juga struktur masyarakat.
“Kita harus mau berbesar hati menyadari urgensi situasi ini. Sebagai warga negara Indonesia, menjadi kewajiban moral kita untuk menyuarakan keprihatinan dan menuntut kebijakan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan,” katanya.
Ia menyebutan, eksploitasi tanpa pengelolaan yang baik mengancam kesejahteraan negara. Permintaan yang terus meningkat untuk energi, pangan, dan lahan harus diimbangi dengan solusi yang inovatif dan berkelanjutan.
“Kita tidak bisa mengorbankan kebutuhan saat ini atas nama masa depan. Selain itu, kita harus membahas hak dan aspirasi komunitas adat dan penduduk pedesaan kita,” jelasnya.
Karena itu, dirinya mendorong untuk terus mengedepankan pembangunan bersifat berkelanjutan, sumber daya dilindungi, serta harmoni antara manusia dan alam yang tetap terjaga. (Z-5)
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyambut baik tawaran bergabung dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Muhaimin Iskandar (Gus Imin) menyebut bahwa dirinya akan mengikuti upacara 17 Agustus 1945 di Jakarta atau daerah lain.
RAPAT perdana panitia khusus (pansus) hak angket penyelenggaraan ibadah haji 2024 ditunda. Awalnya, agenda rapat pemilihan dan penetapan pimpinan pansus itu akan digelar pada Rabu (17/7).
Panitia Khusus (pansus) Angket Haji menunda rapat perdana yang awalnya dijadwalkan hari ini, Rabu, 17 Juli 2024, pukul 13.00 WIB. Rapat diundur dan dipastikan bakal digelar pekan depan.
Rapat perdana Panitia khusus (pansus) hak angket penyelenggaraan ibadah haji 2024 ditunda. Awalnya, agenda rapat pemilihan dan penetapan pimpinan pansus itu akan digelar pada Rabu siang.
DIREKTUR Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief belum mau berkomentar perihal pembentukan Pansus Hak Angket Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024.
Selain kenangan masa lalu, sensasi rasa ketika melahap comfort food meningkat dengan memori kebersamaan, kehangatan, dan kenikmatan.
Potret kemiskinan di daerah Indonesia, terutama wilayah timur, merupakan hasil tata kelola alam yang belum optimal. Masih banyak lahan kosong yang dibiarkan tidur.
PEMERINTAH Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta mengatakan rencana pengembangan lumbung pangan atau food estate di Kepulauan Seribu akan tetap memperhatikan aspek keselamatan lingkungan.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail menilai rencana Pemprov DKI Jakarta untuk pembangunan food estate atau lumbung pangan di Kepulauan Seribu membutuhkan biaya yang cukup besar.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan terkait pembangunan lumbung pangan atau food estate di wilayah Kepulauan Seribu pada tahun 2025.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, berencana mengembangkan wilayah Kepulauan Seribu menjadi kawasan lumbung pangan atau Food Estate.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved