Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DIREKTUR Utama PT LEN Industri Bobby Rasyidin meluruskan informasi terkait alat utama sistem senjata (alutsista). Bobby yang merupakan pimpinan dari holding BUMN industri pertahanan atau Defend ID memberikan pemahaman tentang alutsista bekas.
Bobby menegaskan indikator utama alutsista tidak melulu soal usia alat. Menurutnya, ada tiga hal penting yang harus dimiliki alutsista dalam menopang pertahanan sebuah negara.
"Pertama, operating readiness apakah masih layak operasi, lalu combat readiness apakah masih layak tempur, dan safety level terkait keselamatan untuk kru," kata Bobby dalam diskusi bertajuk "Membangun Kekuatan Pertahanan di Kawasan Regional" di Media Center Indonesia Maju, Jakarta, Jumat (12/1).
Baca juga : Tata Kelola Sektor Pertahanan Era Prabowo Subianto Dinilai Kacau
Bobby menyampaikan alutsista memiliki struktur seperti mesin, serta sistem meliputi navigasi, sistem operasi, dan sistem tempur yang harus diperhatikan perawatannya. Bobby mengatakan banyak platform alutsista seperti kapal perang yang didesain berumur panjang hingga 100 tahun.
"Yang berubah cepat itu adalah sistemnya. Karena makin ke sini, perang itu bukan perang fisik lagi, tapi perang elektronika seperti platform yang namanya perawatan program," ucap Bobby.
Untuk itu, Bobby menyampaikan perawatan dan pemeriksaan terhadap struktur dan sistem menjadi hal yang utama dalam setiap alutsista. "Yang paling penting itu bagaimana melakukan modernisasi dan upgrade sistem supaya alutsista ini tidak ketinggalan zaman," sambung Bobby.
Baca juga : Pemerintah Akui Sulitnya Pengadaan Alutsista Baru
Bobby mencontohkan, militer Rusia saat perang dengan Ukraina masih menggunakan tank T72 buatan 1968 dan pesawat SU Sukhoi 25. Bobby mengatakan Rusia pun masih menggunakan pesawat SU Sukhoi 27 yang buatan Uni Soviet pada 1976-1978 untuk menjaga Air Force Rusia.
"Ketika bicara alutsista yang sudah berumur, lihat perang Rusia-Ukraina. Itu masih layak tempur. Kalau kita lihat lagi, Global Military Index, nomor satu ini Israel loh, perang dengan Hamas dia pakai tank Merkava tahun 1978, sudah 45 tahun usianya. Yang terpenting penting dia merawat strukturnya," kata Bobby.
Di tempat yang sama, Wakil Menteri Pertahanan, Muhammad Herindra menjelaskan dalam pengadaan alutsista, Kementerian Pertahanan selalu memperhatikan kebutuhan militer Indonesia. Pihaknya fokus melihat adanya kekosongan pada alat perang.
"Kami selalu diskusikan dengan TNI kita. ada beberapa yang harus diperbaiki. mengadakan alat perang itu metode bottom up, kalian perlu apa sih, kita kalkulasi berapa anggaran tersedia," kata Herindra.
"Kami melihat kekosongan yang perlu pengadaan cepat. Beli baru enggak bisa cepat, ada uang pun belum tentu bisa beli yang ada tersedia itu bukan cuma bekas, tapi siap pakai," lanjutnya. (Z-7)
Profesionalisme adalah kunci utama dalam mengembangkan BUMN agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat
97 perusahaan BUMN dan Anak Perusahaan BUMN turut mengambil bagian sebagai peserta dalam ajang TJSL&CSR Award 2024
Pembentukan BUMN Klaster Logistik adalah langkah strategis untuk menciptakan sinergi yang lebih kuat antar BUMN dalam menyediakan layanan logistik end-to-end.
KETUA DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad enggan jika jabatan komisaris BUMN yang diisi anggota partai politik hanya ditujukan pada partainya. Banyak anggota partai lain di BUMN.
KURSI komisaris di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tampak menjadi sarana untuk balas budi dari kepentingan politik pemegang kekuasaan.
SEJUMLAH pendukung presiden terpilih Prabowo Subianto dan orang-orang dekat Presiden Joko Widodo ditempatkan di jajaran komisaris BUMN.
Integrasi atau penggabungan dia kawasan memiliki dampak bagi keduanya. Apalagi integrasi dua negara, simak dampaknya berikut.
Revisi Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) kembali mengalami penambahan muatan-muatan pasal usulan perubahannya
PEMERINTAH sudah saatnya memiliki pertahanan siber yang dikelola oleh sumber daya manusia yang mumpuni. Pernyataan ini disampaikan anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin
Serangan ransomware dalam PDNS 2 dianggap sangat memalukan bagi Indonesia.
TNI seharusnya fokus di bidang pertahanan dan keamanan.
UNDANG-Undang No.17/2011 menyebutkan intelijen negara berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved