Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dinilai berlebihan dalam menyikapi kadernya, Budiman Sudjatmiko, yang mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Reaksi Hasto dinilai menunjukkan kepanikan.
"Reaksi Sekjen PDIP Hasto yang terkesan berlebihan justru menunjukkan kepanikan partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri. Hasto seolah begitu takut kehilangan kader luar biasa yang dapat menenggelamkan pamor PDIP," kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, Senin (21/8).
Jamiluddin mengatakan Budiman bukan sosok menentukan di PDIP. Mantan aktivis itu juga bukan sosok yang mengakar di PDIP.
Baca juga : Budiman Sudjatmiko Mau Menjomblo Dulu Jika Dipecat PDIP
Budiman juga gagal memimpin partai Partai Rakyat Demokratik (PRD). Ia tak berhasil membawa PRD ke Senayan. "Budiman juga tidak memiliki basis massa yang besar. Hal itu terbukti pada Pileg 2019, ia tidak terpilih duduk di Senayan," ujar Jamiluddin.
Jadi, lanjut Jamiluddin, secara politis tidak ada yang perlu terlalu dihawatirkan atas dukungan Budiman terhadap Prabowo. Dukungan Budiman disebut tidak akan mengembosi suara Ganjar Pranowo, khususnya di Jawa Tengah pada Pilpres 2024.
"Kalau PDIP terlalu reaktif, maka keuntungan akan diperoleh Budiman. Nama Budiman yang awalnya biasanya saja, justru akan semakin melambung bila PDIP terus bereaksi berlebihan," ucap Jamiluddin.
Baca juga : Ultimatum ke Budiman Sudjatmiko, PDIP: Mundur atau Dipecat
PDIP segera mengambil sikap terhadap kadernya, Budiman Sudjatmiko, yang kini mendukung Prabowo. Budiman diminta mundur atau bersiap dikenakan sanksi berupa pemecatan.
"Partai akan mengambil suatu tindakan yang tegas. Opsinya mengundurkan diri atau menerima sanksi pemecatan," kata Hasto di sela Rakerda III DPD PDIP Kalimantan Timur di Balikpapan, dikutip melalui keterangan tertulis, Minggu, 20 Agustus 2023.
Hasto mengatakan Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun akan menyampaikan sanksi berupa pemecatan. Penyampaian ini rencananya dilaksanakan pada Senin, 21 Agustus 2023.
"Nanti, Pak Komarudin akan mengumumkan," ucap Hasto. (Z-3)
Dasco menepis kabar adanya perppu MD3 untuk mengubah mekanisme pengisian kursi Ketua DPR RI periode mendatang.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Pemeriksaan Hevearita sejatinya dijadwalkan pada Selasa (30/7). Saat itu, wali kota Semarang sedang mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024.
PARTAI Golongan Karya (Golkar) memberikan surat instruksi ke kader Partai Golkar, Jusuf Hamka alias Babah Alun dalam Pilkada DKI Jakarta.
Prabowo Subianto gandeng LAN mengkaji penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 40.
Prabowo bisa menambahkan fungsi kementerian yang sudah ada
Pilihan politik Ganjar dinilai sebagai sikap individu
Penyusunan kabinet calon presiden dan wakil presiden terpilih Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 Prabowo-Gibran masih dalam tahap diskusi
Pilpres satu putaran memiliki pengaruh yang baik untuk kepentingan geopolitik Indonesia
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved