Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DI era digitalisasi, kolaborasi dan interaksi menjadi hal penting, terutama dalam berjejaring di media sosial. Interaksi di media sosial menjadi tolak ukur efektivitas informasi dan komunikasi yang diberikan kepada publik. Maka dari itu, manajemen perencanaan pengelolaan media sosial perlu dilakukan setiap instansi sebagai cara menciptakan citra positif di hadapan publik.
Hal ini menjadi benang merah dari sharing session mengenai Perencanaan Kolaborasi Konten Publikasi dan juga Menangani Respons Publik di Media Sosial dilakukan oleh Kementerian Keuangan bagian Media Sosial dan Contact Center pada Senin (31/7/2023). Acara ini bertujuan memberikan pembekalan terkait cara menanggapi komentar publik di media sosial Kementerian Keuangan.
Kepala Bagian Manajemen Publikasi Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan Rahmat Widiyana mengatakan kolaborasi menjadi tonggak untuk bersinergi dalam menciptakan citra positif dengan melakukan respons yang tepat dan cepat. Hal ini sangatlah krusial agar seluruh kegiatan yang terpublikasi di media sosial bisa terdistribusikan dengan baik.
Baca juga: Ambil Berita dari Medsos, Wartawan Harus Pastikan Fakta
Acara itu menggandeng praktisi sekaligus akademisi komunikasi krisis, Dr. Firsan Nova. Firsan menjelaskan bahwa social media team dan contact center tidak bekerja sendirian, melainkan berkolaborasi untuk mengejar dua hal, yaitu promote dan protect. "Kolaborasi antartim media sosial dan concat center atau layanan konsumen perlu dilakukan dalam menangani respons publik di instansi pemerintahan agar terbangun kepercayaan publik," tutur Firsan dalam keterangan tertulis, Selasa (1/8).
Menurut CEO Nexus RMSC itu, dalam melakukan respons publik, indikator yang perlu diperhatikan ialah content of issue, context of issue, dan public interest. "Di Nexus kami membagi menjadi tiga poin yaitu number of issues, number of key opinion leader, dan number of public interest. Level tertinggi dari tiga hal ini ialah public interest," ujar Firsan.
Baca juga: Mahasiswa Usahid Sukses Gelar Event Edukasi Penggunaan TikTok
Praktisi komunikasi tersebut juga menambahkan bahwa ketika sudah mencapai level public interest dan publik membeli isu tersebut, suka atau tidak suka harus ditanggapi. Dalam menanggapi publik, omni channel ialah hal yang harus digunakan. Namun penggunaan omni channel harus disinambungkan dengan platform media yang disukai publik. Maka dari itu, sebagai hasil kolaborasi social media team dan contact center, penggunaan berbagai platform media bagi suatu instansi itu penting.
Pengelolaan media sosial pimpinan instansi juga memerlukan bantuan kolaborasi dari social media team dan contact center. "Mengelola media sosial pimpinan juga harus memperhatikan seperti media sosial instansi, perlu di-support kedua tim," tutur Firsan.
Perbedaan persepsi terhadap fungsi social media team dan contact center memang sering menjadi pertanyaan. Keduanya sama-sama bersinergi untuk mewujudkan promosi yang baik dan menjaga citra instansi dengan baik. Walaupun memiliki jobdesc yang berbeda, kedua pekerjaan tersebut dapat dimaksimalkan dengan berkolaborasi untuk menyelaraskan informasi, sehingga dapat tersampaikan dengan baik di depan publik. (Z-2)
PRESIDEN PKS mengungkap keinginannya untuk diajak ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).
Pemerintah Argentina memecat Wakil Menteri Olahraga Nasional Julio Garro setelah menuntut Lionel Messi meminta maaf atas skandal rasis yang melibatkan Enzo Fernandez.
Dengan pengunduran diri Gantz, tekanan politik terhadap perdana menteri kemungkinan akan meningkat,
Tapera telah memicu perdebatan luas di ruang publik. Penolakan datang dari pekerja dan pengusaha yang menganggap kewajiban tersebut sebagai beban
WAKIL Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra keceplosan menyebut periode berikutnya sebagai pemerintahan Jokowi-Gibran saat rapat bersama Komisi I DPR.
PAKAR Kebijakan Publik, Rissalwan Habdy Lubis menilai pemerintah terlalu buru-buru untuk memindahkan kantor pemerintahan ke IKN, termasuk menyelenggarakan upacara 17 Agustus
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved