Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PERTEMUAN Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyepakati pembentukan tim teknis untuk membahas terkait detail kerja sama antara kedua partai politik. Airlangga mengatakan PDIP dan Golkar adalah partai nomor satu dan dua perolehan suara di Indonesia, dan komunikasi kedua partai menunjukkan sinyal Indonesia butuh stabilitas politik.
“Tadi disepakati bahwa hal yang sifatya teknis itu perlu dibangun dan dari Partai Golkar sudah membentuk tim teknis,” tutur Airlangga usai bertemu Puan di Jakarta Selatan, Kamis (27/7).
Airlangga mengakui, Golkar dan PDIP selalu berkompetisi di tiap pemilu. Namun, keduanya juga bisa bekerja sama di pemerintahan. “Saya Indonesia itu berbeda hanya pada tanggal 14 Februari (2024). Sesudah itu kita bergabung kembali,” tegas Airlangga.
Baca juga: Golkar dan PDI-P Bentuk Tim Teknis untuk Penjajakan Kerja Sama di Pilpres 2024
Golkar telah menunjuk tim teknis yang diisi tiga kader yakni, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Melchias Markus Mekeng, Ketua DPD Golkar Provinsi Jawa Barat Ace Hasan Syadzily, dan Ketua DPD Provinsi Maluku Utara Alien Mus. Sementara, nama tim teknis dari PDIP saat ini ada Ketua DPD PDIP Jawa Timur Said Abdullah.
Melchias Mekeng sendiri mengaku tim teknis ini bakal menggelar pertemuan dengan tim teknis dari PDIP sebagai tindak lanjut pertemuan Airlangga dan Puan hari ini. Ia mengatakan, pembahasan soal kerja sama antara Golkar dan PDIP akan dibahas oleh tim teknis ini.
Menurut Mekeng kerja sama itu harus bisa dijabarkan cukup detail, apakah itu kerja sama di tingkat pusat saja, atau sampai di tingkat provinsi. "Dan juga nanti soal siapa capres, siapa wapres, itukan harus dibicarakan secara teknis,” imbuh dia.
Baca juga: Tim Teknis Golkar dan PDIP Dibentuk, Belum Bicara Soal Cawapres
Sementara itu, Puan Maharani mengakui tim teknis ini merupakan komitmen Golkar dan PDIP untuk segera memiliki persamaan dalam membangun bangsa dan negara ke depan. Puan menegaskan pertemuannya dengan Airlangga bukan pertama dan terakhir. Ia memastikan akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya.
“Kebersamaan antara Partai Golkar dan PDIP insya Allah dimulai dari pertemuan hari ini. Sudah mulai terjalin kebersamaan,” tutur Puan.
Ketua DPR ini menambahkan, melalui tim teknis ini, akan dibahas apa saja yang menjadi persamaan dan titik temu. “Jadi tim teknis ini yang akan menjadi jembatan apa saja yang ingin disampaikan, insya Allah nantinya akan menjadi persamaan visi dan misi, serta cita-cita dalam waktu yang tidak terlalu lama,” ujar Puan. (RO/S-3)
Dasco menepis kabar adanya perppu MD3 untuk mengubah mekanisme pengisian kursi Ketua DPR RI periode mendatang.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Pemeriksaan Hevearita sejatinya dijadwalkan pada Selasa (30/7). Saat itu, wali kota Semarang sedang mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan perekonomian digital Indonesia terus berkembang dan akan berkontribusi besar bagi perekonomian dalam negeri.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut program makan siang bergizi gratis di pemerintahan Prabowo-Gibran belum tentu memakai susu.
Airlangga Hartarto mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menggelar rapat terbatas (ratas) bersama menteri-menteri kabinet Indonesia Maju, pada Selasa (30/7).
PEMERINTAH berupaya untuk menarik investasi masuk ke sektor padat karya untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di dalam negeri.
Bank Dunia juga mengapresiasi program pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan oleh Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan penaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada 2025 masih bergantung pada situasi dan kondisi ekonomi dalam negeri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved