Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PARTAI Gerindra menyampaikan pandangan soal wacana pemanggilan politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko oleh PDIP. Pemanggilan itu buntut pertemuan Budiman dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
“Kalau dengan keputusan itu DPP mengundang Mas Budiman, tentu kami menghormati. Itu adalah ranah internal PDIP,” kata Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani di DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis (20/7).
Muzani enggan merecoki kebijakan internal partai lain. Meski begitu, kedatangan Budiman disebut dalam kapasitas pribadinya.
Baca juga : Sering Berkunjung ke Partai Lain, Gerindra Ingin Tunjukkan Pesan Persatuan
“Dalam komunikasi Mas Budiman dan Pak Prabowo, banyak dibahas isi dan pemikiran Pak Prabowo,” ujar dia.
Baca juga : Puan tak Mempersoalkan Pertemuan Budiman Sudjatmiko dengan Prabowo
Muzani menyebut Budiman merasa butuh ide besar untuk menghadapi aneka tantangan bangsa. Sehingga dia berdiskusi dengan Prabowo.
Selain itu, Muzani membantah ada obrolan soal Budiman yang hendak bergabung dengan Gerindra. Kedua partai saling menghormati sikap dan keputusan politik.
“Pak Prabowo sebagai capres bertemu dengan siapa saja. Beliau tidak ada alergi untuk bertemu dengan siapapun,” papar dia.
Sebelumnya, Budiman memberikan sinyal mendukung Prabowo di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal itu tampak dari pernyataan Budiman usai menemui Prabowo secara tertutup.
"Kapal Indonesia harus dikayuh oleh orang yang paham strategi, paham geopolitik, paham sejarah," kata Budiman dalam konferensi pers di Rumah Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (18/7) malam lalu.
Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun, memastikan pihaknya akan memanggil Budiman untuk dimintai klarifikasi. Pemanggilan Budiman buntut sinyal dukungan kepada Prabowo terkait pencalonan presiden.
"Ya (pemanggilan) awal Agustus," kata Komarudin. (MGN/Z-8)
PARTAI Golongan Karya (Golkar) memberikan surat instruksi ke kader Partai Golkar, Jusuf Hamka alias Babah Alun dalam Pilkada DKI Jakarta.
Prabowo Subianto gandeng LAN mengkaji penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 40.
Prabowo bisa menambahkan fungsi kementerian yang sudah ada
Pilihan politik Ganjar dinilai sebagai sikap individu
Penyusunan kabinet calon presiden dan wakil presiden terpilih Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 Prabowo-Gibran masih dalam tahap diskusi
Pilpres satu putaran memiliki pengaruh yang baik untuk kepentingan geopolitik Indonesia
Dasco menepis kabar adanya perppu MD3 untuk mengubah mekanisme pengisian kursi Ketua DPR RI periode mendatang.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Pemeriksaan Hevearita sejatinya dijadwalkan pada Selasa (30/7). Saat itu, wali kota Semarang sedang mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved