Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA DPP Partai NasDem Willy Aditya menyoroti aneka masalah Indonesia yang masih harus diselesaikan. Masalah itu dinilai terus terjadi lantaran fokus pemimpinnya terbelah.
"Karena yang jadi presiden petugas partai, bukan pelayan rakyat. Harusnya pelayan rakyat, bukan presiden partikelir," kata Willy dalam diskusi publik di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Rabu (17/5).
Willy mencontohkan aneka masalah seperti korupsi dan politisasi aparat penegak hukum. Aparat dinilai masih sewenang-wenang mengintimidasi orang lain.
Baca juga: Anies Baswedan Tiga Besar Capres Terekspose di Medsos
"Resah tidak kita kalau semena-mena saja? Tangkap A, B, C," ujar anggota Komisi XI DPR itu.
Willy menyinggung paham Soekarnois yang kerap digaungkan pemerintah. Menurut dia, loyalitas presiden seharusnya pada rakyat bila betul-betul menghidupi paham tersebut.
"Harusnya loyalitas kepada partai berhenti ketika menjadi pejabat negara. Itu yang dikutip Soekarno. Jangan sesat pikir," tegas dia.
Baca juga: KPU tidak Mempermasalahkan Banyak Menteri Jokowi Maju Caleg
Willy khawatir publik semakin terpecah bila konsep itu terus dibiarkan. Implementasi atas perspektif itu dinilai masih picik.
"Tambah rusak dan tambah segmented republik ini kalau berdiri atas ideologi seperti ini," pungkas dia. (Z-1)
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
Deklarasi mengusung Yoyok Sukawi tersebut berlangsung di Semarang, Sabtu (27/7) malam, dihadiri jajaran pimpinan parpol pengusung di tingkat Kota Semarang, Jawa Tengah.
Parpol tidak memiliki hak mengintervensi kepemimpinan DPD
TEMUAN terkait dugaan adanya ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi partai politik dinilai akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024.
Anies telah mendapat dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai NasDem untuk maju di Pilkada Jakarta.
FENOMENA korupsi politik atau praktik korupsi yang dilakukan oleh figur politik dimulai dari proses pemilu maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) yang kotor
WACANA perubahan nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) semakin kuat digaungkan.
Staf khusus Pj Bupati Kudus bidang strategi dan komunikasi Munawir Aziz resmi dipecat dari jabatannya. Keputusan ini diambil setelah diketahui Ia ikut bertemu Presiden Israel
Jusuf Kalla (JK), Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, memberikan tanggapannya terkait pertemuan lima nahdliyin dengan Presiden Israel, Isaac Herzog.
BPS mencatat penurunan IPAK dan menunjukkan masyarakat makin permisif terhadap korupsi. KPK menilai solusi jangka pendek yakni perlunya presiden menyatakan Indonesia darurat korupsi
Organisasi PPIR sendiri adalah rumah bagi para purnawirawan TNI yang sepaham dengan visi Prabowo dalam memajukan bangsa dan negara.
Perubahan nomenklatur yang tertuang dalam Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dipertanyakan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved