Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana menegaskan Kesetaraan Gender dalam bidang politik sangatlah penting. Baik dalam membangun sebuah negara dan juga mengedukasi bagaimana menjadi kandidat yang mumpuni agar bisa mengemban tugas di Parlemen.
“Kami juga tadi memberikan paparan tentang sedikit edukasi-edukasi terhadap kandidat juga terhadap voters. Edukasi ini menyangkut edukasi komprehensif untuk menjadi kandidat yang mumpuni untuk bisa duduk di parlemen atau duduk di berbagai kepemimpinan di berbagai bidang. Juga mengedukasi voters atau pemilih itu juga penting bahwa sebetulnya semua kandidat itu adalah memiliki kompetensi kapasitas yang sama baik pria maupun wanita,” jelas Politisi Fraksi Demokrat tersebut kepada Parlementaria seusai memimpin FGD Women to Lead: Embracing Equity in Politics di Tangerang Selatan, Banten, Selasa (21/3/2023).
Putu juga menekankan bahwa dalam proses pencalonan perempuan di parlemen, harus didorong dan diberikan support lebih besar lagi khususnya di Indonesia. Kemudian kandidasi untuk menuju parlemen bisa disamaratakan, yaitu 50% perempuan dan 50% laki-laki.
Baca Juga: Sistem Proporsional Tertutup Rugikan Caleg Perempuan
“Saya rasa perlu didorong lebih besar lagi sesuai dengan konstitusi kita. Undang-undang kita yang setiap warga negara memiliki hak yang sama. Jadi kita berharap kandidasi atau pencalonan figur-figur yang ingin khususnya menuju parlemen atau DPR RI itu 50% perempuan 50% laki-laki karena memang secara demografi kita begitu,” terangnya.
Legislator Dapil Bali itu berharap agar perempuan mendapatkan validasi yang sama juga, baik di bidang usaha, bisnis, dan juga politik karena persentase kepemimpinan perempuan di Indonesia ini belum mencapai 30%. Namun banyak Negara di Asia sudah menembus angka 30% keterwakilan perempuan.
Baca Juga: RUU PPRT Jadi Inisiatif DPR, Puan Dapat Apresiasi dari Pekerja Rumah Tangga
”Kita pernah memiliki presiden perempuan dan saat ini kita memiliki Ketua DPR atau speaker perempuan juga banyak menteri-menteri perempuan, lalu di dunia usaha dan CEO Perusahaan hampir 17%. Itu pun belum cukup karena targetnya 30% . Sekarang (keterwakilan perempuan) yang duduk di parlemen kita kira-kira 21% sampai 22% juga masih jauh kita berharap lebih dari 30%. Dan memang di Asia, negara-negara yang sudah bisa menembus 30% tidak banyak antara lain adalah Vietnam, Singapura, dan Filipina,” tutupnya. (S-1)
PT Bank Tabungan Negara (BTN) berhasil meraih penghargaan Indonesia Best Bank For Diversity and Inclusion dalam Ajang Euromoney Awards For Exellence 2024 di London, Inggris.
Menurut catatan Komnas Perempuan, ada 62 perda diskriminatif yang mengontrol tubuh perempuan dan bahkan sangat diskriminatif terhadap kelompok minoritas seksual.
INDONESIA memperkenalkan obligasi oranye (Orange Bonds) untuk mendukung terciptanya pemberdayaan dan kesetaraan gender.
Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi berjalannya demokrasi juga dituntut untuk bersikap transparan dalam segala aspek.
KPU perlu segera berbenah selesaikan masalah berbasis gender
PARTAI NasDem pada 25-27 Agustus 2024 mendatang akan menyelenggarakan perhelatan akbar dalam tradisi keorganisasian partai, yaitu kongres ke-3.
Jumlah perempuan calon anggota legislatif (caleg) terpilih pada pemilu 2024 meningkat tipis berdasarkan hasil Pemilu DPR RI 2024.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana mendorong dibentuknya Komisi Perempuan di Asian Parliamentary Assembly (APA).
Diharapkan hasil Pemilu 2024 menunjukkan peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Bintang Puspayoga, menegaskan bahwa kehadiran perempuan di parlemen memiliki peran krusial dalam pembentukan kebijakan
PAKAR hukum kepemiluan dari Universitas Indonesia Titi Anggraini menyoalkan masih maraknya para calon legislatif (caleg) perempuan yang mengedepankan narasi sexism dalam kampanye.
Olivia Salampessy menuturkan keterwakilan perempuan Indonesia, baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun di yudikatif belum menunjukkan peningkatan berarti
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved