Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TIAP pelaksanaan pemilu selalu bermunculan partai baru di tengah dominasi partai besar. Hal itu pun terjadi pada Pemilu 2024 dengan hadirnya beberapa partai baru yang siap bertarung merebut kursi di parlemen.
Ketua Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) Julian Aldrin Pasha mengatakan bahwa partai baru memang sulit mengalahkan dominasi partai besar. Akan tetapi semua itu tergantung pada preferensi publik yang memilih.
"Ini memang sangat tergantung dari apakah itu dapat tempat di masyarakat. Karena kalau pemilu dukungan terhadap satu partai itu kan tergantung referensi pemilih," ujarnya kepada Media Indonesia, Jumat (17/3).
Baca juga: CSIS: 114 Juta Generasi Muda akan Jadi Pemilih di Pemilu 2024
Menurutnya, ada beberapa kondisi yang menyebabkan partai baru bisa mendapat tempat di masyarakat. Kondisi extra ordinary atau pun krisis bisa mengangkat partai baru yang memiliki visi misi sesuai harapan publik. "Nah di dalam Pemilu 2024 memang ini masih unpredictable, dilihat kembali potensi yang mungkin muncul preferensi pemilih," imbuhnya.
Julian menyebut bahwa peluang partai baru merebut kursi di parlemen memang sulit diprediksi. Namun tidak ada yang tidak mungkin. Buktinya saat ini politik populisme menjadi andalan banyak partai. Padahal dalam kajian teoritis, populisme menjadi antiklimaks bagi demokrasi.
Baca juga: Kampanye Pancasilais akan Perbaiki Kualitas Pemilu
"Kalau memang pemilih yang memilih itu melihat ada hal yang mungkin mereka harapkan yang kebetulan partai baru, kenapa tidak?," kata dia.
"Tapi sekali lagi tergantung pada preferensi publik, sulit diprediksi karena preferensi publik itu sifatnya bebas, independen," tandasnya.(Van/Z-7)
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), membantah jika anggota-anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) retak akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa bakal ada Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid merespons polemik partainya dengan PBNU. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
Komisi Pemilihan Umum (KPU) enggan memberikan komentar.
TEMUAN terkait dugaan adanya ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi partai politik dinilai akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024.
Langkah politik itu dinilai membuat partai politik (parpol) lain kurang tertarik bergabung mendukung pasangan Anies Baswedan- Sohibul Iman.
KPU harus memastikan agar konversi suara menjadi kursi adalah upaya pengalihan suara secara benar dan sesuai dengan prinsip dan asas penyelenggaraan pemilu
Pemenang terbesarnya adalah Partai Demokrat (DP) pimpinan Lee Jae-myung dan mitranya, yang memperoleh jumlah kursi meningkat menjadi 175 dari 156 kursi.
Semua pihak harus memastikan bahwa proses rekapitulasi KPU berlangsung jujur dan transparan
Dia mengungkapkan, beberapa relawan yang setia pada Jokowi juga sudah merapat ke PSI
Selain itu, dalam sejumlah kesempatan, Jokowi memberikan sinyal kepada loyalisnya memilih PSI
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved