Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy menceritakan masa kelamnya saat mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menyebut hotel prodeo di sana tidak manusiawi karena tidak ada pemanas makanan dan kulkas.
Menanggapi itu, juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri menyebut kulkas dan pemanas makanan memang dilarang ada di rutan. Kebijakan itu didasari Pasal 4 huruf (i) Permenkumham Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
"Disebutkan bahwa setiap narapidana atau tahanan dilarang melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan atau alat elektronik lainnya," kata Ali melalui keterangan tertulis, hari ini.
Selain keluhkan ketidakadaan kulkas dan pemanas, Romahurmuziy juga mengeluhkan makanan yang diberikan di Rutan KPK. Pria yang akrab dipanggil Rommy itu mengamini pemberian makanan untuk tahanan dilakukan tiga hari sekali, tapi, tidak bergizi.
Baca juga: Menkopolhukam: Presiden Jamin Pemilu 2024 Bakal Terselenggara
Ali membantah pernyataan itu. Menurutnya, KPK telah menerapkan standar biaya masukan yang pas untuk pemberian makanan para tahanan. Menunya makanannya pun ganti-ganti.
"KPK juga menerapkan penyajian menu makanan bagi tahanan secara bervariasi. Yakni dengan membuat pergantian menu setiap harinya dengan siklus 10 hari. Penyajian ini mengadopsi penyediaan makanan di Rutan atau Lapas pada Ditjenpas Kemenkumham," ujar Ali.
Ali juga menjelaskan KPK membolehkan keluarga memberikan makanan sehat kepada tahanan. Bahkan, Lembaga Antirasuah itu sudah menganjurkan pemberian makanan saat kunjungan dilakukan.
"Hal ini untuk menjaga para Tahanan dalam kondisi sehat agar bisa mengikuti proses penegakan hukumnya dengan baik dan lancar," ucap Ali.
Cerita Rommy ini dibeberkan olehnya beberapa waktu lalu. Dia menyebut tidak adanya kulkas dan pemanas makanan di Rutan KPK membuat para tahanan kesusahan.
Banyak makanan yang dititipkan keluarga tidak bertahan lama. Karena, tidak bisa disimpan maupun dihangatkan lagi. (OL-4)
KPK pastikan pengalihan penahanan Yaqut Cholil Qoumas dari tahanan rumah kembali ke rutan sesuai prosedur hukum kasus korupsi kuota haji.
KPK mencabut tahanan rumah Yaqut Cholil Qoumas dan mengembalikannya ke rutan. Kasus korupsi kuota haji disebut masuk tahap penting.
Petugas Rutan rutin memeriksa barang yang dibawa pengunjung atau pengantar untuk mencegah masuknya benda terlarang.
Dalam rangka peringatan HUT ke-80 RI, KPK membuka layanan khusus kunjungan tahanan.
Secara perinci, uang yang diterima Rhamdan meliputi total Rp4,5 juta pada 2019, Rp20,1 juta pada 2020, Rp30 juta pada 2021, Rp36 juta pada 2022, serta Rp5 juta pada 2023.
Firdaus mengaku menerima uang sekitar Rp1 juta sampai Rp1,5 juta setiap membantu menyelundupkan satu HP ke dalam Rutan KPK.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved