Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENGAJAR hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia, Mahrus Ali, mengungkap sejumlah alasan Putri Candrawathi tidak langsung melapor, setelah mendapat kekerasan seksual yang diduga dilakukan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat pada 7 Juli 2022.
Mahrus yang dihadirkan sebagai saksi ahli oleh tim penasihat Ferdy Sambo itu menyebut, salah satu penyebabnya ialah Putri ingin menghindari viktimisasi.
"Bahwa korban kekerasan seksual saat melapor, dia akan mengalami viktimisasi sekunder atas perlakuan yang tidak senonoh yang tidak enak dari banyak aktor sistem peradilan pidana," paparnya di PN Jakara Selatan, Kamis (22/12).
Baca juga: CCTV Tunjukkan Sambo Tidak Pakai Sarung Tangan, Indikasikan Keterlibatan Putri
Menurutnya, korban tidak jarang mendapat pertanyaan yang menyudutkan saat melapor kasus kekerasan seksual ke penegak hukum. Pertanyaan itu misalnya berapa kali korban diperkosa, ataupun apakah korban menikmatinya. Mahrus menekankan bahwa pertanyaan seperti itu telah membuat korban menjadi korban untuk kedua kalinya.
Dia berpendapat keengganan korban kekerasan seksual untuk melapor diperparah dengan budaya patriarki, yang memosisikan perempuan sebagai subjek kedua setelah laki-laki. "Artinya, tidak semua korban kekerasan seksual itu punya keberanian untuk melapor," tukas Mahrus.
Lebih lanjut, dia menekankan bahwa motif merupakan hal yang penting untuk dibuktikan dalam hukum pidana. Sebab, motif menyangkut keputusan atau kehendak seseorang dalam melakukan sesuatu.
Baca juga: Kriminolog: Kasus Brigadir J Masuk Pembunuhan Berencana
Adapun kekerasan seksual dilakukan di ruang privat. Sehingga, visum menjadi satu-satunya bukti yang biasa dihadirkan jaksa penuntut umum. Kendati demikian, ketiadaan visum tidak menghilangkan tindak kejahatan yang terjadi.
"Banyak sekali alat bukti yang bisa diarahkan. Psikologi bisa menjelaskan itu, apa contohnya? Orang yang diperkosa pasti mengalami trauma. Enggak ada setelah diperkisa itu ketawa-tawa, enggak ada," imbuhnya.
Diketahui, Mahrus dihadirkan sebagai ahli a de charge oleh tim penasihat hukum Putri dan Sambo. Selain Putri, terdakwa lain dalam kasus tersebut adalah Bharada Richard Eliezer, Bripka Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf.(OL-11)
ORANG tua mendiang Brigadir Nofriansyah Yosua atau Brigardir J mengajukan gugatan perdata senilai Rp7,5 miliar terkait perbuatan melawan hukum.
Remisi hanya diberikan kepada Putri. Sementara itu, untuk suaminya Ferdy Sambo tidak diberikan.
Pemotongan vonis Putri Candrawathi oleh majelis hakim karena dinilai bukan inisiator pembunuhan Brigadir J dan memiliki empat anak.
Riwayat hidup Ferdy Sambo yang mengabdi selama 30 tahun di Polri masuk dalam pertimbangan meringankan putusan hakim.
Tidak ada peningkatan pengamanan saat Ferdy Sambo dieksekusi ke Lapas Salemba.
Terpidana kasus pembunuhan Brigadir J, Putri Candrawati telah dijebloskan ke Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur.
Keputusan untuk aborsi menjadi otoritas pada korban, di mana korban dapat membatalkan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan pendampingan.
Universitas Nusa Cendana dianggap paling menarik dan terpilih menjadi role model untuk implementasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).
Menjelang peringatan hari anak pada 23 Juli, Komnas PA menerima banyak aduan terkait kekerasan fisik maupun seksual yang dilakukan keluarga.
Universitas kita adalah tempat pembelajaran, pertumbuhan, dan transformasi. Ini adalah komunitas di mana setiap individu harus merasa aman, dihormati, dan dihargai.
LANGKAH antisipasi terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan harus segera dilakukan secara masif untuk mencegah potensi peningkatan jumlah kasus yang terjadi di masyarakat.
SOSIOLOG dari Universitas Indonesia (UI), Rissalwan Habdy Lubis mengatakan pemerintah harus lebih serius mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual pada anak
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved