Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DIREKTORAT Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri akan mengumumkan tersangka kasus ginjal akut yang menewaskan ratusan anak.
Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto mengatakan pihaknya telah melakukan gelar perkara kasus tersebut. Ia mengatakan, pihaknya telah mengantongi nama tersangka dalam kasus ini. Namun, pihaknya belum mengumumkan siapa yang ditetapkan sebagai tersangka.
"Segera diumumkan (tersangkanya), tapi belum hari ini ya," kata Pipit saat dihubungi di Jakarta, Rabu (16/11).
Pipit belum memastikan tersangka tersebut bakal diumumkan. Dia berharap tersangka itu akan diumumkan Kamis (17/11) besok.
"Mudah-mudahan besok. Kita tanya dulu ke pimpinan," katanya.
Diberitakan, Bareskrim Polri tengah mendalami dugaan kasus yang menyebabkan kasus gagal ginjal akut pada anak. Ada sejumlah perusahaan farmasi yang tengah didalami. Salah satunya, kasus di PT Afi Farma yang telah naik ke tahap penyidikan.
Pipit mengatakan PT Afi Farma secara formal sudah melanggar karena melawan aturan dalam undang-undang. PT Afi Farma diduga memproduksi obat sirup dengan kadar etilene glikol (EG) melebihi ambang batas. Hal itu terungkap setelah produk PT Afi Farma diuji laboratorium oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM).
Baca juga: Kasus Gagal Ginjal Akut, Polri Sudah Periksa 41 Saksi
"PT Afi Farma yang diduga memproduksi sediaan farmasi jenis obat sirup merk paracetamol, obat generik, yang mengandung EG melebihi ambang batas yaitu 236,39 mg, yang harusnya 0,1 mg, setelah diuji lab oleh BPOM," kata Pipit.
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan sejauh ini penyidik telah meminta keterangan dari 41 saksi.
"Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap 41 orang, terdiri dari 31 orang saksi dan 10 orang saksi ahli," kata Ramadhan, Rabu (16/11).
Ramadhan mengatakan dalam kasus tersebut, Bareskrim telah menemukan unsur pidana dari salah satu perusahaan produsen obat, yakni PT Afi Farma.
Lebih lanjut, Ramadhan mengatakan penyidik juga masih mendalami pihak yang memasok bahan baku obat sirup buatan PT Afi Farma. Diduga ada sejumlah perusahaan yang menjadi pemasok bahan baku obat sirup.
"PT AF diduga tidak hanya mendapatkan bahan baku dari satu perusahaan, namun diduga berasal dari beberapa perusahaan. Hal inilah yang sekarang terus didalami oleh penyidik," katanya. (OL-16)
JCLEC, yang merupakan lembaga pelatihan internasional terkenal yang dipimpin bersama oleh AFP dan Polri, telah menjadi bagian integral dalam menjaga kedua negara.
Kemen PPPA menegaskan akan mengawal kasus ini hingga anak korban mendapatkan keadilan yang semestinya.
Turnamen bola basket Kapolri Cup 2024 terselenggara dengan sukses. PT Bank Negara Indonesia (BNI) selaku sponsor mengapresiasi Polri yang telah menginisiasi ajang kompetisi tersebut.
MUTASI yang dilakukan pada TNI dan Polri jelang penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 dinilai memiliki potensi kerawanan pada penyalahgunaan wewenang.
PALANG Merah Indonesia (PMI) Klaten, Jawa Tengah, menyelenggarakan donor darah di Pendapa Kabupaten Klaten, Selasa (30/7). Donor darah ini diikuti ratusan orang dari berbagai kalangan.
Kepala BP2MI Benny Rhamdani dituntut konsisten dalam mengungkap soal sosok berinisial T. Sosok itu disebut-sebut seagai pengendali judi online di Tanah Air yang kebal terhadap hukum.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini ada perintangan penyidikan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat buronan Harun Masiku
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didukung membuka penyidikan perintangan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat buronan Harun Masiku.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu telah diperiksa sebelum kasus korupsi yang melibatkan dirinya naik ke tahap penyidikan
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyidikan baru terkait dugaan rasuah di Semarang. Kantor Wali Kota Semarang kini digeledah penyidik.
Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango tegaskan perintah penyidikan datang dari pimpinan dan bukan dari Megawati Soekarnoputri.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyelidikan kasus yang diduga menyeret anggota DPR RI dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved