Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MANTAN Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap, berharap Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang untuk mundur dari tim kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi.
Yudi mengatakan bahwa sudah muncul sentimen negatif dari publik atas keputusan Febri dan Rasamala menjadi kuasa hukum Sambo dan Putri.
"Karena pertama saya melihat banyak sentimen negatif ketika berita itu mencuat, saya sendiri baru tau kemarin ya ketika ada konpers yg diadakan oleh tim penasehat hukumnnya," kata Yudi pada Kamis (29/9).
Walaupun menurut keterangan Febri yang sebelumnya mengatakan bahwa ia akan mendampingi Sambo dan Putri secara profesional, terbuka, dan akuntabilitas, Yudi tetap menyarankan Febri dan Rasamala untuk mundur.
Yudi menjelaskan bahwa saat ini merupakan momentum yang tepat bagi Febri dan Rasamala untuk mundur dari tim kuasa hukum Sambo dan Putri.
Baca juga: Prilly Latuconsina Mengajar di Fisipol UGM Bahas Selebritas
"Menurut saya saat yang tepat adalah sekarang, karena beliau, ini kan belum sampai ke persidangan. Tapi saya pikir itu aja, saya sebagai seorang sahabat berharap seperti itu," ujar Yudi.
Menurut Yudi Febri dan Rasamala sudah terbiasa berada di pihak publik atau masyarakat. Ia pun mewanti-wanti supaya tetap berada di pihak publik, tidak berada di pihak tersangka kasus tewasnya Brigadir J.
"Saya pikir banyak lah kegiatan-kegiatan positif lainnya, gerakan-gerakan anti korupsi yang membutuhkan mas Febri lah. Kalau seperti ini kan bener banyak sekali sentimen-sentimen negatif," ungkap Yudi.
Diberitakan sebelumnya mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah dan Ramasala Aritonang telah bergabung menjadi kuasa hukum dari tersangka kasus pembunuhan Brigadir J, Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi.
"Saya akan dampingi perkara bu Putri secara objektif," kata Febri saat dikonfirmasi pada Rabu (28/9).
Febri juga mengaku telah diminta untuk bergabung menjadi kuasa hukum tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J sejak beberapa minggu lalu. (OL-4)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah tiga advokat, yakni Febri Diansyah, Donal Fariz, dan Rasamala Aritonang ke luar negeri.
KUASA hukum eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL), Febri Diansyah, menegaskan komitmen dalam menunaikan tugasnya. Hal itu merespons pencegahan ke luar negeri terhadap ia dan dua rekannya.
KUBU mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) mempertanyakan penangkapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pengacara SYL mengatakan penangkapan kliennya janggal, karena ada perbedaan tanggal pada surat perintah.
Mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut mengatakan akan berpegang teguh pada fakta.
Putri dikenakan wajib lapor selama dua kali dalam sepekan, yakni Senin dan Jumat. Wajib lapor dikenakan karena Putri tidak ditahan.
KPK membuka peluang menggeledah sejumlah lokasi jika dibutuhkan untuk memperkuat bukti kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.
KPK gencar mendalami dugaan pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.
JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa 15 orang mantan petugas Rutan atas dugaan pungli kepada para tahanan KPK mencapai Rp6,3 miliar.
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved