Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta yang juga mantan Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta M. Taufik mengaku sudah mendengar adanya rekomendasi pemecatan dirinya dari Partai Gerindra. Diketahui, rekomendasi pemecatan itu keluar dari Majelis Mahkamah Partai (MMP) Gerindra hari ini.
Namun, Taufik menegaskan sampai hari ini belum menerima surat pemecatan apapun. "Saya baru mendengar bahwa terjadi pemecatan pada diri saya oleh majelis mahkamah partai. Sampai dengan hari ini saya sampaikan saya belum menerima surat itu," ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (7/6) di Jakarta.
Taufik yang juga turut membesarkan partai berlambang kepala burung garuda itu menjelaskan, MMP tak memiliki wewenang untuk memecat kader. Perannya hanya sebatas untuk memberikan rekomendasi. "Yang berhak memecat adalah Dewan Pimpinan Pusat," ujarnya.
Sebelumnya, beredar resume rekomendasi Majelis Mahkamah Partai Gerindra yang berisi pemecatan Taufik. Dalam resume itu dijelaskan beberapa alasan pemecatan Taufik di antaranya karena gagal memenangkan suara mayoritas warga DKI untuk Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019.
Kedua, nama Taufik juga turut terseret dalam pusara kasus korupsi diantaranya korupsi pengadaan lahan di Munjul yang salah satu terdakwanya adalah mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Pinontoan. Ketiga, Taufik juga kerap melanggar sumpah sebagai kader partai yang harus selalu taat dengan AD/ART partai serta sering membuat gaduh suasana politik dengan memberikan pernyataan yang tidak benar kepada media. (OL-15)
Dasco menepis kabar adanya perppu MD3 untuk mengubah mekanisme pengisian kursi Ketua DPR RI periode mendatang.
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa bakal ada Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa hanya ada dua pasangan calon (paslon) yang akan bertarung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan terdapat dorongan kepada presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto,
KETUA DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad enggan jika jabatan komisaris BUMN yang diisi anggota partai politik hanya ditujukan pada partainya. Banyak anggota partai lain di BUMN.
Ia beralasan tidak hadir karena rapat tersebut bukan bersifat pengambilan keputusan.
Anggota Fraksi NasDem DPRD Jakarta periode 2019-2024, M. Hariadi Anwar meninggal dunia di RS Medistra, Jakarta, Kamis (1/8) sore.
Zita Anjani mengatakan bahwa rapat paripurna pada 29 Juli 2024 baragendakan penyampaian pandangan fraksi-fraksi. Menurutnya, rapat paripurna itu bukan rapat pengambilan keputusan.
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk menggandeng BPJS Ketenagakerjaan, untuk menjamin keselamatan para petugas ad hoc yang bertugas di Pilkada 2024.
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved