Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PRESIDEN Joko Widodo mengaku hampir terkena jebakan negara-negara maju saat gelaran KTT G20 di Roma, Italia, November lalu. Dalam satu kesempatan, Jokowi digiring ke sebuah ruangan, bersama 16 negara lain, untuk menandatangani sebuah dokumen kerja sama yang belum ia baca sebelumnya.
"Saya sempat berpikir, apa bagusnya kalau kita ikut? Pas saya baca, waduh, ternyata kita disuruh ekspor bahan mentah lagi," ucap Jokowi di Jakarta, Rabu (22/12).
Setelah mengetahui secara jelas maksud terselubung dari kerja sama itu, kepala negara langsung menghentikan langkahnya. "Begitu mau masuk ruangan, saya katakan tidak. Kita tidak ikut. Akhirnya, semua bubar. Tidak jadi tanda tangan kerja sama. Karena kita tidak mau jadi buyar semua. Saya tahu, sebenarnya yang diincar hanya Indonesia saja," jelasnya.
Keberanian seperti itu yang menurut Jokowi sangat dibutuhkan Indonesia. Harus ada aksi tegas untuk menghentikan dikte-dikte yang dilakukan negara lain terhadap Indonesia. "Keberanian itu yang bisa mewujudkan hilirisasi. Kalau kita ikut terus, sampai kapanpun kita hanya jadi negara pengekspor barang mentah," tegasnya.
Sebagaimana diketahui, Indonesia, sejak 1 Januari 2020, sudah menghentikan penjualan nikel mentah ke luar negeri. Karena aksi itu, nilai ekspor dari komoditas tersebut meroket sangat signifikan.
Empat tahun lalu, ketika nikel masih diperdagangkan dalam bentuk mentah, nilai ekspor komoditas tersebut hanya Rp15 triliun. Sekarang, setelah diwajibkan ekspor dalam bentuk jadi atau setengah jadi, nilai yang diraih mencapai Rp280 triliun. "Tahun depan, kita incar setop ekspor bauksit mentah, kemudian tembaga, kemudian timah. Saya yakin, kalau kita lakukan ini, ekspor kita akan naik berkali-kali lipat,"pungkasnya. (OL-8)
Deklarasi Menteri Keuangan G-20 menyerukan penerapan perpajakan progresif. Mereka menekankan agar orang superkaya memenuhi kewajiban pajak secara adil.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) akan mencoba memulai bermalam dan bekerja dari Istana di Ibu Kota Negara, Nusantara. Hal ini dilakukan sembari memantau persiapan untuk upacara 17 Agustus nanti.
Pemerintah Indonesia dan Belanda tengah membahas kemungkinan kerja sama melalui pertukaran informasi dan praktik terbaik dalam manajemen tenaga kerja.
Indonesia mengusulkan tiga praktik baik mengenai program penghapusan kemiskinan ekstrem dalam wadah kebijakan pada The Global Alliance Against Hunger and Poverty (GAAHP).
Pendekatan holistik penting dilakukan, mengingat saat ini dukungan warga dunia terhadap kemerdekaan Palestina terus bertambah, termasuk masyarakat sipil dan kampus.
AGENDA hilirisasi yang dijalankan pemerintah saat ini dinilai terlalu eksklusif dan minim melibatkan masyarakat lokal. Itu termasuk dalam pelibatan rantai pasok,
AGENDA hilirisasi yang dijalankan pemerintah dinilai perlu diperbaiki secara menyeluruh dan dilakukan riset yang mendalam. Pasalnya, penghiliran komoditas Sumber Daya Alam (SDA)
ANOMALI hilirisasi dengan tingkat kesejahteraan di wilayah penghiliran terjadi mesti segera diteliti dan dipecahkan persoalannya. Pemerintah diminta untuk tidak membiarkan
PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) telah beroperasi selama 56 tahun dan menjadi salah satu perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawarti berkeyakinan peluncuran Simbara untuk nikel dan timah akan menambah pundi-pundi negara, selain dari komoditas batu bara.
KEHADIRAN Simbara untuk komoditas nikel dan timah diyakini akan menambah pendapatan negara dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berupa royalti hingga Rp10 triliun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved