Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak ingin langsung percaya dengan dalih Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin yang mangkir untuk diperiksa dengan alasan sedang menjalani isolasi mandiri. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan pihaknya terjun langsung ke rumah Azis di Jakarta Selatan untuk memastikan alasan tersebut.
"KPK mengonfirmasi dan melakukan pengecekan kesehatan yang bersangkutan yang dilakukan oleh tim penyidik dengan melibatkan petugas medis," kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Sabtu (25/9) dini hari.
Berdasarkan tes swab antigen yang dilakukan, Azis dinyatakan non-reaktif covid-19. Oleh sebab itu, Firli menyebut bahwa penyidik bisa memboyong Azis ke Gedung KPK guna pemeriksaan lebih lanjut pada Jumat (24/9) malam. Lembaga antirasuah itu telah menetapkan Azis sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap kepada mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju sebesar Rp3,1 miliar untuk mengurus perkara di Kabupaten Lampung Tengah.
Selain itu, KPK juga langsung menahan Azis di rumah tahanan (Rutan) Polres Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan sampai 13 Oktober 2021. Firli memastikan penahanan tersebut telah memenuhi dua hal yang disyaratkan dalam KUHAP, yakni syarat subjektif dan syarat objektif.
"Syarat subjektif, yaitu ada kekhawatiran penyidik bahwa seseorang akan melarikan diri. Kedua, akan menghilangkan barang bukti. Ketiga, mengulangi perbuatan pidana," papar Firli.
"Sementara syarat objektifnya adalah tindak pidana tersebut diancam dengan hukuman 5 tahun atau lebih. Jadi dalam hal ini KPK memandang bahwa syarat-syarat penahanan sudah tercukupi," tambahnnya.
KPK menjerat Azis dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (OL-8)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Bupati nonaktif Ponorogo Sugiri Sancoko didakwa menerima suap Rp900 juta terkait jabatan Dirut RSUD hingga gratifikasi total Rp5,57 miliar.
KPK memeriksa pegawai Bea Cukai terkait kasus dugaan suap importasi barang. Enam tersangka, termasuk pejabat Ditjen Bea Cukai, telah ditetapkan.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK menyebut PT Blueray bertindak sebagai importir dari banyak perusahaan dan kini mendalami peran afiliasi serta modus suap dalam kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved