Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KUASA hukum eks Menteri Sosial Juliari Batubara, Maqdir Ismail, menilai reaksi masyarakat terkait kasus bantuan sosial (bansos) covid-19 sudah keterlaluan.
Dia bahkan menyebut Juliari beserta keluarga mengalami tekanan luar biasa selama perkara tersebut berjalan. "Saya terus terang menyesalkan sikap yang keterlaluan. Ini seperti yang kami sampaikan dalam pembelaan. Memang apa yang dialami Pak Juliari seperti badai kebencian," ujar Madir dalam diskusi virtual, Minggu (15/8).
"Itu memang terjadi sejak awal. Yang mana ini ditiupkan oleh begitu banyak orang, sehingga keluarga merasa tertekan luar biasa," imbuhnya.
Baca juga: ICW: Wajar Pledoi Juliari Memantik Amarah Publik
Di media sosial, lajut Madir, pembelaan Juliari mendapat reaksi keras. Maqdir menyebut permintaan maaf Juliari kepada Presiden Joko Widodo dalam pledoi, sejatinya juga sekaligus permintaan maaf kepada masyarakat.
Namun, yang terjadi masyarakat berkomentar berlebihan. "Dengan meminta maaf kepada Presiden, sebenarnya dia (Juliari) juga meminta maaf kepada seluruh rakyat," pungkas Maqdir.
Baca juga: Jaksa Sebut Suap Bansos Covid-19 Mengalir ke Tim Audit BPK
Lebih lanjut, dia menilai banyak orang berkomentar tanpa mengetahui substansi perkara. Menurutnya, hal itu tak baik bagi pendidikan politik dan penegakan hukum. Maqdir juga menuding banyak pemberitaan yang tak akurat dan kerap merugikan pihak Juliari.
"Yang menjadi problem media sosial ini kan orang-orang yang berselimut. Bagaimana kita mau berdemokrasi, sementara orang memaki-maki, tapi menutupi wajahnya. Begitu banyak orang memberikan komentar, tanpa mereka tahu substansi," tutupnya.(OL-11)
Penyelenggaraan Pilkada yang inklusif menjadi jembatan bagi pemenuhan hak pilih bagi semua golongan.
PAKAR psikologi forensik Reza Indragiri menyebut kasus bunuh diri dikalangan personel kepolisian memiliki tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat sipil.
MASYARAKAT sipil menginginkan agar Presiden Joko Widodo berhenti melakukan cawe-cawe di kontestasi Pilkada 2024 dan agar presiden berhenti melanjutkan praktik nepotisme di pilkada.
Masyarakat diberikan hak untuk mengelola kawasan hutan sebagaimana perizinan yang diberikan kepada swasta.
KOALISI Masyarakat Sipil merespons pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terkait multifungsi TNI. Mewakili koalisi, Gufron Mabruri menyayangkan komentar tersebut.
Muhammad Farhan, anggota Komisi I DPR dari Fraksi NasDem, meyakini bahwa keterlibatan publik akan meningkatkan kecukupan beleid Revisi UU Penyiaran.
Sebuah studi menunjukan selama pandemi Covid-19 terjadi peningkatan rawat unap untuk remaja berusia 12 hingga 17 tahun karena gangguan makan.
Dari pemilihan Donald Trump hingga Pandemi global Covid-19, berikut adalah beberapa prediksi kartun The Simpson yang sudah lama tayang dan jadi ada di dunia nyata.
TINGGINYA nilai jatuh tempo utang di 2025 disebabkan dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk memenuhi kebutuhan yang menggelembung saat Indonesia dilanda pandemi covid-19
SAYA mengikuti Global Health Security Conference (Konferensi Ketahanan Kesehatan Global) di Sydney, Australia, 18 sampai 21 Juni 2024
Jika terjadi pandemi terjadi atau wabah besar di suatu negara maka pemerintah negara tersebut harus menyerahkan patogen yang menjadi penyebab pandemi ke WHO.
Di samping PABS hal lain yang perlu diperhatikan yaitu pendanaan dan transfer teknologi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved