Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PAKAR komunikasi politik Gun Gun Heryanto menilai sikap Presiden Joko Widodo yang tidak menanggapi secara berlebihan aksi kritik BEM UI sudah sangat tepat.
Selama memiliki basis data dan tidak berupa fitnah, kritik publik memang seharusnya ditanggapi secara biasa-biasa saja.
"Memang sudah seharusnya begitu. Kritik publik seperti yang dilakukan BEM UI, sekalipun keras, tapi kan basisnya masih menggunakan data, bukan fitnah atau hoax. Narasi harus dilawan narasi," ukar Gun Gun kepada Media Indonesia, Selasa (29/6).
Seperti misalnya, ketika ada kritik terkait upaya pelemahan KPK atau sikap pemerintah terhadap UU ITE. Pemerintah, lanjut dia, cukup menjelaskan apa saja langkah-langkah yang sudah dilakukan.
"Jangan malah menyudutkan, mendiskreditkan mahasiswa. Mereka memang sudah semestinya pada posisi kritis," ucapnya.
Gun Gun menambahkan, setelah kepala negara menyampaikan sikap, para pembantunya harus segera menindaklanjuti.
Baca juga : DPR Nilai Kritik BEM UI Kurang Bijak
"Dalam hal ini Mendikbud. Tegur rektorat UI supaya tidak menanggapi secara berlebihan," tuturnya.
Jika pihak universitas melakukan tindakan keras terhadap pihak-pihak terkait di BEM UI, Gun Gun khawatir persoalan itu akan semakin gaduh dan malah akan merugikan Jokowi.
"Seakan-akan, presiden tidak mau dikritik. Ini yang harus segera ditangani," paparnya.
Ia pun berpandangan, semestinya, untuk mengatasi isu yang tidak genting seperti itu, presiden tidak perlu turun tangan sendiri.
Seharusnya presiden tidak perlu turun langsung karena bukan masalah genting. Ini blunder ke sekian kali oleh tim komunikasi. Kasihan presiden yang sedang fokus menangani pandemi," tandasnya. (OL-7)
Abdul Fikri Faqih menegaskan bahwa negara berkewajiban memberikan ruang agar publik termasuk sivitas akademika bisa mengungkapkan apapun yang ingin mereka suarakan.
Ahmad Doli Kurnia Tandjung menjelaskan Indonesia sebagai negara yang demokratis haruslah menghargai setiap pendapat, dan memberikan ruang yang terbuka terhadap pendapat tersebut.
Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menilai pemerintah perlu memfasilitasi dan melindungi para pelaku seni
PILPRES 2024 semakin dekat. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla berharap Indonesia memiliki pemimpin yang mau membuka telinga pada kritik. Apalagi, Indonesia merupakan negara demokrasi.
SIDANG lanjutan uji materi UU KUHP dan UU ITE kembali digelar. Ahli pemohon menyatakan, kritik atau serangan individu ke pejabat negara mestinya tidak diproses pidana, melainkan perdata.
Alvin mengaku bersyukur mendapatkan remisi Natal, sehingga dirinya dapat lebih awal bebas dari masa tahanannya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved