Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEBANYAK 9 calon Pengurus Besar Mathla'ul Anwar (PBMA) yang semestinya dilantik di Hotel Le Semar, Karawaci, Tangerang, Banten, Jum'at (25/6) menyatakan tidak bersedia masuk ke dalam komposisi pengurus yang dipimpin Ketua Umum PBMA, KH. Embay Mulya Syarief.
Sembilan calon pengurus tersebut berasal dari kader DPP Generasi Muda Mathla'ul Anwar yang pada awalnya menginisiasi pencalonan KH. Embay Mulya Syarief. "Terdapat 2 organisasi badan otonom yang awalnya mendukung KH. Embay sejak Juli 2020 setahun silam," kata Ketua Umum DPP Gema MA, Ahmad Nawawi, S.Si. dalam keterangan tertulisnya, Jumat (25/6)
Dua organisasi otonom itu adalah DPP Generasi Muda Mathla'ul Anwar (GEMA MA) dan DPP Himpunan Mahasiswa Mathla'ul Anwar (HIMMA). Dari dua organisasi otonom itu KH. Embay kemudian mendapat dukungan mayoritas hingga 23 para pemilik suara dari 39 pemilik suara menjelang pemilihan pada Muktamar XX Mathla'ul Anwar pada April silam.
"Dengan dukungan itu KH. Embay maju sebagai calon ketua umum PB Mathla'ul Anwar periode 2021-2026," kata Nawawi.
Pernyataan dukungan tersebut menjadi dokumen resmi yang dipegang pimpinan sidang. Pada prakteknya di bawah pimpinan sidang, atas berbagai pertimbangan akhirnya disepakati proses pemilihan Ketua Umum melalui Musyawarah Mufakat.
Musyawarah mufakat tentu merupakan opsi terbaik agar tidak memberikan dampak psikologis dan dampak lainnya yang tidak baik pasca Muktamar.
Kini setelah Kyai Embay terpilih bersama tim formatur lainnya telah menyusun personalia pengurus PBMA periode 2021-2026. "Namun, ketika penyusunan personalia tersusun hingga menjelang pelantikan, kami tidak pernah mendapat informasi pemberitahuan resmi terkait kesediaan sebagai pengurus," kata Destika Cahyana, salah satu calon pengurus yang tidak bersedia dilantik.
Menurut Achmad Yakub, idealnya pengurus terpilih melalui proses seleksi dan etika organisasi yang baik. Calon pengurus hasil pilihan tim formatur, semestinya dilakukan rekonfirmasi dan rekomitmen kepada yang bersangkutan untuk kemudian dilantik. "Jadi tidak sepihak dan terkesan sangat bernuansa politis," kata Yakub.
Proses tersebut, menurut Yakub, tidak mencerminkan PBMA sebagai organisasi modern sehingga kami menyatakan tidak bersedia untuk masuk menjadi bagian pengurus PB Mathla'ul Anwar periode 2021-2026. "Kami sudah sering terlibat di banyak organisasi modern, pasti kita dikonfirmasi terlebih dahulu secara resmi ketika diminta menjadi pengurus sebuah organisasi dan beberapa hal substansial yang tak terpenuhi," kata Yakub.
Sembilan kader yang tidak bersedia dilantik adalah Ahmad Nawawi, Ali Fikri, Achmad Yakub, Destika Cahyana, Syahroni Yunus, H. Sofia, Tata Septayuda Purnama, Daden Ahmad Sugiri, dan Irwandi Suherman. (OL-13)
Baca Juga: Wapres Ajak Mathla'ul Anwar Bersinergi Mengatasi Pandemi
Parpol diminta untuk mengoptimalkan proses rekrutmen dan kaderisasi demi terbentuknya kader-kader berkualitas
Calon-calon yang diusung disebutkan peka terhadap keluhan-keluhan masyarakat.
PKU Dewan Dakwah merupakan program beasiswa S3 atau doktoral, sehingga lahir ulama yang otoritatif menjawab berbagai masalah umat.
MUSYAWARAH Nasional KOHATI PB HMI ke 25 akan digelar di Pontianak, Kalimantan Kalimantan Barat, pada 24-29 November 2023. Setidaknya terdapat 12 nama calon kandidat Ketua Umum KOHATI PB HMI.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai mengabaikan proses kaderisasi dengan menetapkan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, sebagai ketua umum
Puluhan kader kesehatan dari Desa Cisalak, Depok mendapat kesempatan meningkatkan pengetahuan dan pelatihan tentang Penyakit Jantung Koroner (PJK).
Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid diharapkan menjaga netralitas masjid, agar masjid sebagai tempat ibadah tidak boleh dijadikan panggung politik tertentu apa pun.
Gesekan yang masih sering terjadi di tengah masyarakat yang terkait dengan latar belakang primordial, sudah sepatutnya diatasi dengan sikap saling terbuka dalam berkomunikasi.
Menurut dia, penerapan sistem kekhilafahan menurutnya bukanlah solusi mutlak sebagaimana yang dipromosikan termasuk dalam hal ekonomi.
KETUA Pengurus Besar Mathla’ul Anwar, KH Embay Mulya Syarif mengaku optimis Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bisa menjadi lebih baik lewat kepemimpinan Muhammad Mardiono.
Haji Embay mengaku terang-terangan telah meminta kepada yang mengundang dirinya agar tidak ada deklarasi dukungan kepada siapa pun dalam acara tersebut.
Selain itu, pihaknya telah mendapatkan bukti-bukti tersebut dari mulai tindakan premanisme, indikasi politik uang untuk perubahan AD/ART, hingga dugaan rekayasa peserta Munas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved