Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan tes wawasan kebangsaan (TWK) merupakan instrumen paling pas untuk mengetes pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN). Pasalnya, BKN menilai tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) terlalu mudah jika digunakan untuk pengalihan status bagi pegawai KPK.
"Untuk KPK, karena yang dinilai adalah orang-orang yang senior, sudah lama di KPK. Ada deputi, kepala biro, direktur, penyidik utama. Penyidik utama itu kan jabatan fungsional utama ya," kata Kepala BKN Bima Haria di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Jakarta Selatan, Selasa (22/6).
Bima mengatakan pihaknya punya instrumen lain untuk mengetes alih status pekerja non-ASN menjadi pegawai negeri. Namun, instrumen itu dinilai tidak cocok dengan pegawai KPK yang sudah lama bekerja memberantas rasuah di Indonesia.
Baca juga: BKN Ungkap Alasan Hasil TWK Cuma Bisa Dibuka dengan Putusan Pengadilan
"Yang kami miliki adalah tes untuk CPNS, entry level. Jadi, tes ini, kami rasa, tidak pas digunakan untuk pejabat yang sudah menjabat," ujar Bima.
Atas dasar itulah, BKN menilai pegawai KPK tidak cocok dites dengan tes CPNS.
Alhasil, BKN minta bantuan beberapa stakeholder terkait untuk membuat soal TWK yang dinilai sepadan untuk mengetes pegawai KPK.
Bima mengatakan, dalam pelaksanaan TWK, pegawai KPK sudah diberikan banyak keringanan. Salah satunya pengurangan indeks penilaian agar total 75 pegawai yang gagal dalam tes itu tidak semuanya didepak dari KPK.
"Itu juga kita sudah lakukan, apakah ada variabel-variabel yang kita hilangkan, agar orang-orang ini bisa memenuhi syarat. Ada itu. Jadi hasilnya 51 (yang terpaksa dipecat) dan 24 (yang akan dibina)," tutur Bima. (OL-1)
SEBANYAK 2.019 aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai kementerian/lembaga resmi mengikuti seleksi komponen cadangan (komcad)
Kebijakan WFH ASN Jumat dirancang fleksibel. MenPANRB Rini Widyantini jelaskan alasan Kementerian PU tak ikut serta, dan tetap prioritaskan kualitas layanan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mulai menerapkan kebijakan bersepeda dan bebas kendaraan bermotor bagi ASN di lingkungan Kantor Gubernur setiap hari Kamis.
Menurutnya, perilaku tidak disiplin mencederai semangat kerja tim dan menciptakan ketidakadilan di lingkungan kerja.
LAN merilis SE Nomor 6 Tahun 2026 guna memastikan pengembangan kompetensi ASN tetap berjalan optimal di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional.
Pemprov Jakarta memperketat izin perjalanan dinas ASN. Gubernur Pramono menegaskan hanya agenda yang berdampak langsung bagi Jakarta yang akan lolos.
KPK menanggapi peluang pengembalian 57 mantan pegawai yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) 2021 setelah Komisi Informasi Pusat memerintahkan BKN membuka hasil tes.
Banyak ASN yang masih bingung mengenai "cara install" dan "daftar".
Fungsi paling mendasar dari ASN Digital adalah sebagai hub atau pusat kendali layanan.
Fitur ini wajib diaktifkan agar ASN dapat mengakses layanan vital seperti e-Kinerja, MyASN, hingga pengurusan kenaikan pangkat.
Ia menjelaskan bahwa APBN 2025 mencapai sekitar Rp3.600 triliun, sementara APBD sebesar Rp1.350 triliun, dan seluruh eksekusi anggaran tersebut berada di tangan ASN.
Ia mengungkapkan bahwa banyak ASN yang masih dibebani cicilan hingga menjelang pensiun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved