Diduga Langgar Etik, Tim Penyidik Jiwasraya Dilaporkan ke JAM-Was

TIM penyidik pidana khusus pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) yang menyidik perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya diduga melanggar kode etik terkait perilaku jaksa.

Hal tersebut dilaporkan terpidana Benny Tjokrosaputro melalui kuasa hukumnya ke Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAM-Was) Amir Yanto, Jumat (7/5). Laporan itu juga menyebut Supardi selaku koordinator tim penyidik yang kini menjabat Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta diduga melanggar doktrin Tri Krama Adhyaksa serta bekerja tidak secara profesional.

"Yang kita laporkan itu tim penyidik perkara Jiwasraya. Itu kaitannya juga dengan kejanggalan-kejanggalan dalam penyidikan di Jiwasraya," ujar Fajar Gora, kuasa hukum Benny seusai memberikan pengaduan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta.

Ia menyebut tim penyidik diduga melanggar kode perilaku jaksa dalam menjalankan tugasnya saat menyidik atau memeriksa perkara Jiwasraya yang menimbulkan jatuhnya belasan korban tidak bersalah. Menurut Gora, ada tiga hal dugaan pelanggaran tim penyidik.

Pertama, tim diduga tidak memasukkan berita acara pemeriksaan (BAP) 19 saksi dalam berkas perkara persidangan. Akibatnya, belasan saksi itu tidak dihadirkan serta tidak dapat didengar keterangannya di dalam persidangan. Realitas itu juga tidak sejalan dengan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, yakni keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

Gora menuturkan, hal itu justru membuat Benny selaku pelapor tidak mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum mengenai sejumlah fakta yang harus diperiksa dan dibuktikan di meja hijau dalam kasus Jiwasraya. Tindakan tim penyidik terbukti merugikan pelapor dan korban saksi lainnya.

"Tidak dimasukannya BAP pemilik aset yang disita jaksa dalam berkas perkara membuat pembuktian jaksa bahwa mereka adalah nomine dari terdakwa BT (Benny) menjadi cacat hukum. Jika pembuktian semua orang sebagai nomine cacat hukum, dakwaan BT sebagai pihak yang mengendalikan semua transaksi saham Jiwasraya di pasar modal juga tidak terbukti," terang dia.

Kedua, tim penyidik hanya membebankan tanggung jawab atas kerugian negara kepada Benny dan Heru Hidayat. Padahal secara fakta ada 122 emiten yang tercatat dalam portofolio investasi saham di PT Asuransi Jiwasraya. Seharusnya 122 emiten itu juga diperiksa serta diminta pertanggung jawaban atas dugaan timbulnya kerugian negara.

"Karena 122 emiten itu tidak diperiksa, jelas menjadi kuat alasan dan keyakinan bahwa akibat dari penyimpangan prosedur cara pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penyidik dalam menilai jumlah kerugian menjadi tidak objektif."
 
Terakhir, imbuh Gora, tim penyidik sangat singkat memproses berkas perkara. Maklum, sejak dimulainya laporan pengaduan masuk sampai pelimpahan ke persidangan ternyata hanya memakan waktu selama 4 bulan. Sedianya perkara yang berkaitan dengan kerugian negara perlu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Dalam membuat laporan kerugian negara tentunya BPK butuh waktu yang tidak sebentar. Karena audit Jiwasraya biasanya 10 tahun, dari 2008-2018. Lah, ini kok cuma 4 bulan selesai? Itu yang kita permasalahkan dan kita ingin memperoleh keadilan," tandasnya. (J-2)