Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SETAHUN pandemi covid-19, publik menilai pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin telah bekerja keras mengatasi krisis kesehatan dan dampak ekonomi yang ditimbulkan. Sebanyak 70% publik merasa puas dengan upaya yang dilakukan pemerintah.
Hal itu terlihat dari hasil survei Center for Political Communication Studies (CPCS) yang dilakukan pada 5-15 Maret 2021 kepada 1200 responden yang tersebar seluruh di Indonesia.
Survei dilakukan melalui sambungan telepon terhadap responden yang dipilih secara acak. Margin of error survei sebesar ±2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95%.
“Di tengah pandemi dan pertumbuhan ekonomi bergerak negatif, publik menilai Presiden Jokowi dan jajaran pemerintahannya telah mengambil langkah-langkah tepat, dibuktikan dengan tingkat kepuasan yang sangat tinggi,” kata Direktur Eksekutif CPCS Tri Okta S.K. dalam keterangan tertulisnya.
Menurut Okta, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf sebesar 70,7%. Bagi masyarakat, pandemi merupakan fenomena global yang tidak hanya dirasakan di Indonesia. Semua negara mencari jalan keluar yang paling tepat.
Pada awal pandemi, pemerintah tidak melakukan lockdown, namun memutuskan opsi pembatasan sosial berskala besar (PSBB), mengingat sektor ekonomi akan semakin terpuruk jika memberlakukan lockdown.
“Tanpa lockdown, perekonomian tetap terjun bebas hingga berujung pada resesi. Sementara itu kurva terus naik hingga menembus 1 juta kasus konfirmasi positif Covid-19,” tandasnya.
Okta menambahkan, angka ketidakpuasan sebesar 25,4 persen mewakili masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi dan kritik terhadap penanganan pandemi di sektor kesehatan.
“Masih ada yang menyatakan tidak tahu/tidak jawab 3,9 persen. Publik masih melihat bagaimana upaya vaksinasi yang digencarkan pemerintah untuk menekan penyebaran virus. Begitu pula dengan langkah pemulihan ekonomi agar kembali ke era sebelum pandemi,” tandasnya. (OL-8)
Saat pandemi, KAI Commuter mencatatkan jumlah volume penumpang yang turun drastis.
erkembangan teknologi yang sangat pesat, berimbas pada semua sektor. Dengan penerapan teknologi yang semakin menjadi daya tarik dalam memasarkan properti.
Jika terjadi pandemi terjadi atau wabah besar di suatu negara maka pemerintah negara tersebut harus menyerahkan patogen yang menjadi penyebab pandemi ke WHO.
Akses patogen dibutuhkan sebagai kesiapsiagaan dan respons terhadap pandemi.
Pandemi menyadarkan kita bahwa tantangan kesehatan sangat kompleks serta memerlukan solusi inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi.
Keadilan atau equity awalnya dinarasikan sebagai jantung dalam proposal perjanjian ini, lalu dijalankan menjadi tidak berarti apa-apa dan sekedar klise.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved