Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PARTAI Golkar mengaku tidak keberatan dengan waktu pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang saat ini tengah mengalami perdebatan di kalangan politisi.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengakui walaupun saat ini terjadi polemik mengenai penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak, partainya siap menghadapi Pilkada kapan pun waktu penyelenggaraannya.
“Partai Golkar selalu siap menghadapi Pilkada kapanpun termasuk Pilkada pada 2024,” katanya saat meresmikan Golkar Institute di Jakarta, hari ini.
Pernyataan Airlangga ini agak berbeda dengan pernyataan sejumlah kader Golkar yang menginginkan agar Pilkada serentak digelar pada 2024 tanpa harus merevisi UU No.10/2016 tentang Pilkada.
Lebih lanjut Airlangga menyebutkan, dirinya menilai kepentingan bangsa jauh di atas segalanya. “Kita harus fokus dalam penanganan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi,” ujarnya.
Airlangga menjelaskan optimisme partainya mengenai keikutsertaan di Pilkada bercermin dari hasil Pilkada Serentak 2020 lalu di mana kader yang didukung Golkar menang 162 di daerah pemilihan. Sementara beberapa kader yang menang dalam Pilkada tersebut merupakan kader milenial partai berlambang beringin tersebut.
“Kita menang besar dalam Pilkada lalu. Apalagi sebuah lembaga survei merilis hasil surveinya apabila pemilu digelar, Golkar menduduki posisi 2 besar,” ungkapnya.
Terkait dengan peluncuran Golkar Institute, Airlangga menilai langkah ini merupakan terobosan baru dan wujud nyata kesadaran akan pentingnya pendidikan dan inovasi dalam politik.
Baca juga: Masyarakat Jangan Gaduh, Polisi akan Tuntaskan Kasus Abu Janda
Sebagai wujud tekad dan cermin Golkar memajukan bangsa Indonesia lewat politik kreatif, inovatif dan bermartabat. Dengan lembaga ini, Golkar ingin melahirkan tokoh-tokoh politik yang hebat, yang kearifan mendalam, hingga kemampuan leadership efektif.
"Kita tahu politik adalah percaturan kekuasaan. Tapi kekuasaan tanpa arah bagai kapal berjalan tanpa tujuan. Maka ide mendasar soal arah dan tujuan politik adalah elemen penting sebagai panduan kita," paparnya.
Ia menambahkan Golkar Institute harus menjadi lembaga pengkaderan kepemimpinan terbaik di Indonesia. Karena itu dirinya meminta agar semua kader Golkar secara bergantian mengikuti pendidikan di sana. (OL-4)
WACANA mengodifikasi Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dinilai mendesak.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) diminta untuk mendiskualifikasi empat partai yang diduga abai terhadap pemenuhan kuota keterwakilan perempuan di legislatif Provinsi Gorontalo.
KELEMAHAN UU Pemilu harusnya tidak menjadi alasan untuk membenarkan kinerja Bawaslu yang lemah dalam menegakkan aturan terhadap pelanggaran pada Pemilu 2024
Selama ini Bawaslu hanya melaksanakan kewenangan yang diatur dalam UU Pemilu dalam menjalankan tugas
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Hugua meminta agar praktik money politics alias politik uang diwajarkan saja oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)
UU Pemilu menitikberatkan keadilan prosedural yang memicu peserta pemilu melakukan aneka kecurangan dengan bebas di tingkat konstituen ataupun di level penyelenggara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved