Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KETUA Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas menyatakan politik identitas yang belakangan terus mengemuka harus bisa ditekan agar upaya pemulihan Indonesia dari pandemi covid-19 bisa maksimal.
Upaya bangkit dari keterpurukan akibat pandemi itu dinilai memerlukan kerjasama semua elemen bangsa.
"Boleh jadi dengan pandemi ini kita dituntut untuk kolaborasi dengan seluruh kekuatan yang beragam baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kolaborasi dan kerjasama itu melepaskan sekat-sekat atau baju agama, baju etnis, baju budaya, dan sebagainya," ucap Robikin dalam Forum Diskusi Denpasar 12 bertajuk Asa Politik Indonesia 2021, Rabu (6/1).
Menurutnya, tantangan krisis kesehatan dan ekonomi yang kini dihadapi memerlukan persatuan dari seluruh elemen bangsa.
Krisis tersebut, imbuh Robikin, semestinya menjadi pengingat semua pihak tentang konsensus kebangsaan dan diharapkan menguatkan kohesi sosial.
Namun, ia mengatakan saat ini masalah politik identitas belum juga bisa teratasi. Persoalan itu diyakini akan turut mengganggu berbagai upaya penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.
"Politik kebangsaan kita harus kembali ke jati diri bangsa kita. Politik identitas harus ditekan karena kita tahu bahwa dalam beberapa terakhir politik identitas sangat kuat dan politik yang memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi lunturnya kohesivitas sosial," ujarnya.
Robikin menyatakan politisasi agama tidak boleh mendapatkan ruang. Ia menilai agama di Indonesia tidak boleh dijadikan aspirasi politik yang berakibat merengganggkan persatuan.
"Tidak boleh agama diaspirasikan dan kemudian diformalisasikan dalam dalam konsep kita berbangsa dan bernegara. Agama harus diletakkan sebagai inspirasi sebagai sumber nilai kehidupan bersama tapi tidak perlu diformalisasi," pungkasnya. (OL-8)
ormas dilarang memasang spanduk, baliho, banner dan sejenisnya yang menimbulkan potensi konflik sosial
TIGA orang pembuat konten film pendek berjudul Guru Tugas yang diduga mengandung sara dan asusila, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.
SUBDIT Siber Polda Jatim mengamankan tiga orang konten kreator film pendek berjudul "Guru Tugas" karena diduga bermuatan asusila dan sara.
POLISI menyebut tak ada unsur SARA di kasus penganiayaan terhadap tukang bubur bernama Udin oleh preman bersenjata tajam di kawasan Bidaracina, Jatinegara, Jakarta Timur.
Galih mengatakan, tujuannya membuat konten berunsur SARA tersebut untuk menghibur. Ia juga berjanji tidak akan mengulang kejadian dalam membuat konten berunsur SARA.
Mendekati pemilu pasti banyak pemberitaan hoax dan juga isu SARA di media sosial sehingga masyarakat perlu berhati-hati.
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyampaikan berbelasungkawa atas kematian petinggi Gerakan perlawanan Palestina Hamas, Ismail Haniyeh.
Pembentukan pansus PKB itu diinisiasi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) tengah mengkaji kemungkinan untuk dapat menerima izin usaha pertambangan (IUP). Khususnya ihwal status MUI apakah masuk kategori ormas keagamaan.
BANGSA Indonesia kembali kehilangan putra terbaiknya Bapak Hamzah Haz seorang pemimpin muslim yang salih, santun, istikamah (konsisten), dan teguh dalam pendirian.
Surat pelarangan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan Israel yang terbit di masa Kiai Said ditegaskan kembali pada masa kepengurusan Gus Yahya.
Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul meminta lima kader NU yang sempat menemui Presiden Israel Isaac Herzog segera mengundurkan diri dari kepengurusan NU.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved