KPK Sita Uang Tunai dan Dokumen di KKP

PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah uang tunai dan dokumen dari hasil penggeledahan di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Penggeledahan itu terkait kasus dugaan korupsi izin ekspor benur atau benih lobster yang melibatkan tersangka mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri KKP Agung Tri Prasetyo mengaku tidak mengetahui persis berapa jumlah uang tunai yang disita. Namun, dia memastikan ruangan di lantai Menteri KKP telah disegel penyidik lembaga antirasuah. “Lantai 16 di Gedung Mina Bahari 4 KKP, infonya disegel. Ruangan menteri berada di lantai ini,” ujar Agung ketika dihubungi, kemarin. Ia membenarkan ada pula ruangan lain di Kantor KKP yang ikut disegel. Penggeledahan oleh KPK, terang dia, dilakukan pada Jumat (27/11). “Ada beberapa ruangan (yang disegel), tapi saya tidak tahu detailnya.”

Secara terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) juru bicara Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan penggeledahan itu dimulai sejak pukul 10.45 hingga 03.00 WIB. Di sana penyidik menemukan dan mengamankan sejumlah barang berupa uang tunai dalam bentuk rupiah dan mata uang asing. “Saat ini masih dilakukan penghitungan,” kata Ali.

Selain itu, tim penyidik KPK juga menemukan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik terkait dengan perkara dugaan suap yang diterima tersangka Edhy Prabowo. “Penyidik akan melakukan analisis terhadap uang dan barang yang ditemukan dalam kegiatan penggeledahan tersebut dan selanjutnya akan dilakukan penyitaan,” tukas Ali.

Dia menegaskan, penggeledahan oleh KPK masih akan dilakukan tim penyidik ke beberapa tempat yang diduga terkait dengan perkara tersebut.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengungkapkan pengganti Edhy Prabowo bisa datang dari kalangan profesional atau partai politik. Dengan catatan, sosok tersebut memiliki kompetensi, integritas, dan rekam jejak yang bagus di sektor kelautan. “Bisa profesional, bisa juga dari parpol. Selama memiliki kompetensi, integritas, dan rekam jejak di sektor kelautan,” ujar Donny.

Kendati demikian, hingga saat ini, ia mengaku belum mendengar ada perbincangan di lingkungan Istana terkait dengan penunjukan Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru. (Ins/Pra/J-2)