Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
RAIS Aam Forum Santri Nasional (FSN) Arif Rahmansyah Marbun mendesak mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean meminta maaf kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin serta seluruh santri di Indonesia. Ferdinand dinilai melontarkan ucapan bernada menghina Ma'ruf Amin.
"Dalam tiga hari ini, banyak santri yang menelpon saya. Mereka bilang, 'Itu Ferdinand sudah kurang ajar kepada Kiai (Wapres Ma'ruf Amin) harus disikapi'," ujar Arif dalam keterangan yang diterima Media Indonesia, Kamis (26/11/2020).
Baca juga: Relawan Ma'ruf Amin Desak Ferdinand Hutahaean Minta Maaf
Menurut dia, Ferdinand tanpa alasan yang jelas meminta Wapres Ma'ruf Amin mundur dari jabatannya. Ferdinand, kata Arif, juga meminta Wapres Ma'ruf Amin bergabung dengan Front Pembela Islam (FPI) pimpinan Habib Rizieq Shihab.
"Beliau ini pernah menjabat sebagai Rais Aam PBNU, menjadi Ketua Umum MUI, masak disuruh gabung FPI. Wajar bila santri menganggap Ferdinand kurang ajar," tegas Arif.
Ia berharap Ferdinand segera melakukan klarifikasi dan menarik ucapannya lalu meminta maaf kepada Wapres Ma'ruf Amin serta kepada santri seluruh Indonesia. Menurut dia, santri betul-betul marah dan itu tidak main-main.
"Beliau adalah tokoh panutan yang sangat dihormati. Seluruh santri marah dan tak menerima sikap kurang ajar Ferdinand Hutahaean terhadap KH Ma'ruf Amin, terlebih saat ini Beliau tengah mengemban tugas negara sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," tegasnya.
Baca juga: Politisi NasDem Mengaku Ngeri dengan Anies
Forum Santri, lanjut Arif, meminta para santri tetap tenang dan mengedepankan nilai-nilai Islam yang sejuk dan inklusif. Namun, Indonesia adalah negara hukum. Semua warga negara sama kedudukannya di muka hukum, dan tak ada yang kebal hukum di Indonesia.
"Jika dipandang perlu, kami akan mempertimbangkan untuk menempuh langkah hukum sesuai aturan dan koridor yang berlaku," pungkasnya. (RO/A-3)
Ida Fauziyah menuturkan, sejak 2017 hingga 2023, pihaknya telah mengalokasikan program dan anggaran untuk bantuan pemerintah melalui pembangunan BLK Komunitas.
Pembangunan BLK Komunitas merupakan bagian penting dari tujuan pemerintah dalam membangun kemandirian dengan meningkatkan SDM.
Total pembayaran manfaat kepada peserta dari seluruh program selama bulan April 2021 sampai April 2022 di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) senilai Rp205,5 miliar
Selain Pemprov Jatim, pemda yang sudah mengintegrasikan pelayanan publiknya secara baik melalu MPP adalah Kabupaten Banyuwangi.
Pemerintah mengakui pendekatan kesejahteraan dalam proses pembangunan di Papua tak akan berjalan apabila kekerasan masih kerap terjadi.
Umar menjelaskan, upacara penutupan bakal menjalankan prosedur dan ketetapan sama seperti saat upacara pembukaan PON XX. Penonton nantinya tetap dibatasi hanya 25%.
Urutan predikat keterbukaan informasi adalah: Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, Kurang Informatif dan Tidak Informatif. OJK mendapat skor 97,76 dari total skor maksimal 100.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengakui masalah pemalangan tanah adat di wilayah Papua selalu menjadi hambatan dalam pengembangan investasi.
Ma’ruf mengakui, perubahan akibat pemberlakuan UU Otsus dan DOB juga dapat membawa dampak tersendiri.
Pemuda yang tangguh bukan seseorang yang mampu menguasai yang lain, melainkan mampu merawat persatuan dan kesatuan.
Indonesia merupakan salah satu dari negara di Asia yang memiliki spesies Aglaonema yang bervariasi, serta penghasil Aglaonema hybrid yang berkualitas.
Perayaan sederhana dengan pemotongan nasi tumpeng digelar staf Wapres di Kediaman Wakil Presiden di Menteng, Jakarta Pusat, pagi tadi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved