Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan lemahnya pengawasan fungsi hutan. Pembalakan liar yang mendera sejumlah hutan di Indonesia membuat negara rugi puluhan triliun.
"Buruknya pengawasan menyebabkan negara didera kerugian hingga Rp35 triliun rupiah per tahun akibat pembalakan liar," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam diskusi virtual 'Peluncuran Hasil Kajian KPK dan U4 tentang Korupsi di Sektor Kehutanan', Senin (16/11).
Analisis KPK juga menemukan kelemahan pengawasan terletak pada izin pinjam pakai kawasan hutan. Di Kalimantan, Sumatra, dan Papua ditemukan 1.052 usaha pertambangan di kawasan hutan tak melalui prosedur pinjam pakai.
Menurut Alex, situasi ini *menyebabkan potensi kehilangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp15,9 triliun akibat pertambangan di kawasan hutan. Prinsip usaha dengan buruknya tata kelola tersebut membuat korupsi tumbuh subur di sektor ini.
Baca juga : Negara Harus Membangun Demokrasi tanpa Kekerasan
Di sisi lain, penguasaan ratusan juta hektar luas kawasan hutan belum memberikan manfaat. Khususnya menjadikan jalan kemakmuran bangsa dengan cara yang adil dan bermartabat.
"Dari total 41 juta hektar lebih lahan hutan yang dikelola, hanya 1 persen yg diberikan kepada perusahaan skala kecil dan masyarakat adat," ungkap Alex.
Belum lagi kerusakan hutan, deforestasi, kebakaran hutan, dan lahan terus terjadi dari tahun ke tahun. Kondisi berdampak pada kondisi ekonomi nasional dan berdampak kepada masyarakat yang bergantung pada hutan. "Tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi tetapi juga menjadi beban langsung yang harus ditanggung oleh 80 juta masyarakat yang hidup dan menggantungkan hidupnya dari hutan," ucap Alex. (OL-2)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Pembalakan liar di kawasan konservasi adalah kejahatan serius yang merusak tata niaga kayu nasional.
BERKAS Perkara penyidikan kasus pembalakan liar di Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Negeri Pelalawan pada 2 Maret 2026.
BALAI Gakkum Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara telah melakukan penyerahan tersangka SB dan barang bukti perkara illegal logging di Taman Nasional Baluran.
Meskipun teknologi DNA telah menjadi standar global dalam forensik kehutanan, penerapannya di Indonesia hingga kini masih tergolong terbatas.
DM ditangkap saat tengah mengolah kayu menggunakan mesin chainsaw di Resort Air Sawan, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, pada 21 Januari 2026.
SERUAN penetapan banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menjadi bencana nasional masih terus digelorakan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved