Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan lemahnya pengawasan fungsi hutan. Pembalakan liar yang mendera sejumlah hutan di Indonesia membuat negara rugi puluhan triliun.
"Buruknya pengawasan menyebabkan negara didera kerugian hingga Rp35 triliun rupiah per tahun akibat pembalakan liar," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam diskusi virtual 'Peluncuran Hasil Kajian KPK dan U4 tentang Korupsi di Sektor Kehutanan', Senin (16/11).
Analisis KPK juga menemukan kelemahan pengawasan terletak pada izin pinjam pakai kawasan hutan. Di Kalimantan, Sumatra, dan Papua ditemukan 1.052 usaha pertambangan di kawasan hutan tak melalui prosedur pinjam pakai.
Menurut Alex, situasi ini *menyebabkan potensi kehilangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp15,9 triliun akibat pertambangan di kawasan hutan. Prinsip usaha dengan buruknya tata kelola tersebut membuat korupsi tumbuh subur di sektor ini.
Baca juga : Negara Harus Membangun Demokrasi tanpa Kekerasan
Di sisi lain, penguasaan ratusan juta hektar luas kawasan hutan belum memberikan manfaat. Khususnya menjadikan jalan kemakmuran bangsa dengan cara yang adil dan bermartabat.
"Dari total 41 juta hektar lebih lahan hutan yang dikelola, hanya 1 persen yg diberikan kepada perusahaan skala kecil dan masyarakat adat," ungkap Alex.
Belum lagi kerusakan hutan, deforestasi, kebakaran hutan, dan lahan terus terjadi dari tahun ke tahun. Kondisi berdampak pada kondisi ekonomi nasional dan berdampak kepada masyarakat yang bergantung pada hutan. "Tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi tetapi juga menjadi beban langsung yang harus ditanggung oleh 80 juta masyarakat yang hidup dan menggantungkan hidupnya dari hutan," ucap Alex. (OL-2)
KPK membuka peluang menggeledah sejumlah lokasi jika dibutuhkan untuk memperkuat bukti kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.
KPK gencar mendalami dugaan pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.
JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa 15 orang mantan petugas Rutan atas dugaan pungli kepada para tahanan KPK mencapai Rp6,3 miliar.
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
POLDA Sumatera Utara (Sumut) gerebek aksi penebangan liar atau illegal logging di kawasan hutan mangrove, Kabupaten Langkat. Sumatera Utara.
Warga diimbau menghentikan penebangan liar di habitat Harimau Sumatra untuk menghindari kejadian berulang.
Pemerintah diminta menindak tegas kegiatan ilegal pembalakan liar demi melestarikan hutan di Indonesia.
Kasus ini telah dilaporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Kombes Pol Kurniadi dan timnya mendapatkan penghargaan tersebut karena berhasil menangani perkara pembalakan liar atau illegal logging di Kalimantan Tengah.
Menurut DPR, belum ada tindak lanjut signifikan terhadap laporan yang disampaikan oleh masyarakat kepada KLHK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved