Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Muhammad Mardiono memastikan ikut pencalonan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Muktamar IX yang digelar Desember 2020. Ia yakin, di waktu yang mepet tersebut, konsolidasi dukungan bisa maksimal.
"Dalam waktu dekat, Insyaallah, konsolidasi itu masih kita lakukan," kata Mardiono, Minggu (1/11).
Mardiono mengaku masih harus mempersiapkan diri sebelum melakukan konsolidasi, khususnya melapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, posisi jabatannya di pemerintah saat ini tidak mengizinkan dirinya menjabat sebagai ketua umum partai politik.
Baca juga: Megawati Santai Dikritik soal Milenial
"Apabila nanti enggak ada halangan, dalam waktu dekat, saya melapor kepada bapak presiden," ujar dia.
Mardiono cukup yakin memperoleh dukungan dari kader-kader PPP lantaran karier politik di partai berlogo Kabah itu cukup lama. Mardiono mengklaim hubungan dia antara kader PPP di daerah juga terjalin baik.
"Saya sudah tiga kali mengikuti musyawarah wilayah, empat kali mengikuti muktamar. Jadi, kalau sudah seperti persahabatan yang abadi dengan teman-teman pengurus di daerah," tutur Mardiono.
Di sisi lain, Muktamar IX tidak hanya sekadar memilih Ketua Umum PPP. Menurut Mardiono, kegiatan tersebut penting untuk mengevaluasi perjalanan politik PPP ke depan.
"Harus sukses untuk konsolidasi secara nasional dalam menghadapi agenda untuk lima tahun ke depan," pungkas dia. (OL-1)
DPR belum menerima dokumen daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah terkait Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Wantimpres
WACANA perubahan nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) semakin kuat digaungkan.
Muhammad Rudi berharap, berdasarkan pertemuan yang dihelat hari ini akan lahir kajian dan kebijakan terbaru yang dapat meningkatkan berbagai sektor pendukung kemajuan Batam.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai terlalu buru-buru dalam pembahasan dan pengesahan sejumlah rancangan undang-undang (RUU), yakni RUU TNI, RUU Polri, Dewan Pertimbangan Presiden.
Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) disetujui menjadi usul inisiatif DPR RI.
Perubahan nomenklatur yang tertuang dalam Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dipertanyakan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved