Yenny Wahid: Isu PKI Digulirkan untuk Konsolidasi Politik

TRAGEDI G30S memang terjadi lebih dari lima puluh tahun lampau, tetapi isu PKI masih terus dimunculkan sampai hari ini, terutama setiap akhir September. Banyak fakta yang masih menjadi misteri, penyelesaiannya pun berjalan di tempat. Untuk mendalami lebih jauh masalah isu PKI ini,

Konsorsium Kader Gus Dur (KKGD), sebuah wadah yang menghimpun beberapa organ penerus perjuangan Gus Dur menggelar webinar bertajuk Tragedi G30S dan Rekonsiliasi ala Gus Dur pada Rabu (7/10). Webinar ini dihadiri ratusan peserta dengan pembicara kunci Yenny Wahid, Ketua Umum KKGD yang juga putri ke-2 Gus Dur. Menghadirkan narasumber Prof AS Hikam selaku mantan Menristek Era Presiden Abdurrahman Wahid dan Zastro al-Ngatawi selaku asisten pribadi Gus Dur.

Dalam sambutannya, Ketua Umum KKGD Yenny Wahid menyampaikan bahwa banyak orang yang takut secara berlebihan terhadap komunisme. Padahal mereka tidak memahami apa itu komunisme sesungguhnya. 

"Komunisme sendiri menurutnya tidak statis, tetapi dinamis, seperti Rusia dengan mayoritas penduduk Kristen Ortodoks dan Tiogkok yang diprediksi akan menjadi negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia pada tahun 2050, menghapus stigma bahwa komunisme anti terhadap agama," kata Yenny.

baca juga: Ahmad Dhani Sebut PKI Melebur ke PDIP, Budiman: Bodohmu Nanggung

Yenny menambahkan komunisme sesungguhnya telah bangkrut karena gagal memahami karakteristik dasar manusia dengan hasrat dan ambisinya. Di Indonesia sendiri, PKI telah menjadi bagian dari sejarah yang tidak mungkin bangkit lagi. Isu PKI menurutnya digulirkan untuk konsolidasi politik. Sebagaimana dulu, isu PKI pernah menjatuhkan Soekarno dan menaikkan Soeharto menjadi presiden.

Dalam pernyataan penutup, Yenny menyampaikan bahwa kita semua adalah korban peristiwa masa lalu itu, bangsa ini adalah korban. Kita harus menempuh jalan rekonsiliasi yang sudah digagas oleh para kiai dan diperjuangkan secara gigih oleh Gus Dur. 

"Bangsa kita masih mudah terprovokasi, baik dengan isu revolusi politik maupun isu agama. Pembantaian seperti pernah terjadi di masa lalu, masih mungkin terjadi lagi. Ini yang harus kita antisipasi bersama," pungkasnya. (OL-3)