Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
DIREKTUR Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng meragukan akuntabilitas APBD 2020 di seluruh daerah termasuk DKI Jakarta.
Sebabnya, pada tahun ini akibat pandemi covid-19, pemerintah pusat mendorong agar pemerintah daerah (pemda) melakukan realokasi anggaran sepenuhnya untuk penanggulangan covid-19.
Baca juga: Meninggal, Balita Positif Covid-19 di Tasikmalaya
Melalui Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan yakni Nomor SE-35/MK.07/2020 (Menkeu) dan Nomor 440/4918/SJ (Mendagri), pemerintah pusat pun meminta agar realisasi APBD untuk penanggulangan covid dan pemulihan ekonomi bisa dipercepat.
"Memang pada saat ini seluruh daerah melakukan kebijakan yang mengarah pada yang penting cepat respons dulu mencairkan anggaran. Sehingga akuntabilitas seperti dinomorduakan," kata Robert saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu (3/10).
Menurutnya, akuntabilitas anggaran tahun ini masih bisa dipertahankan maksimal dengan mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi dari dua pihak yakni Inspektorat dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Ini momen bagi inspektorat agar maksimal melalukan kerja akuntabilitas dari sisi internal pemda. Sementara BPKP juga adalah badan yang tepat karena selain mengawasi keuangan, dia juga mengawasi pembangunan. Di masa pandemi ini tentunya tetap ada pembangunan infrastruktur yang dilakukan baik yang sudah terlanjur proyek multiyears maupun yang menggunakan dana PEN (pemulihan ekonomi nasional)," jelas Robert.
Tahun depan pun diprediksi menjadi tantangan terbesar bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam mengaudit laporan-laporan pertanggung jawaban APBD 2020.
Ada empat pokok yang harus diaudit oleh BPK RI terhadap laporan pertanggungjawaban APBD 2020. Pertama, sejauh mana perintah realokasi dilakukan oleh pemda. Kedua, ketepatan sasaran realokasi anggaran.
"Ketiga, ketepatan alokasi anggaran jaringan pengaman dan terakhie sejauh mana realisasi anggaran yang dikerjakan oleh pemda," tandasnya. (OL-6)
KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham menerbitkan status pencegahan untuk 21 orang. Upaya paksa itu berkaitan dengan dugaan penerimaan suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim).
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengatakan praktik kebijakan cleansing guru honorer tidak sesuai amanat UU Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005.
Dia mengaku sangat mendukung kerja penuntasan kasus stunting. Karena itu, tahun ini dikucurkan dana Rp200 miliar, yang tersimpan di sejumlah dinas terkait.
Nilai APBD Kota Sukabumi masih di kisaran Rp1,2 triliun. Hampir sebagian besar anggaran itu digunakan menggaji pegawai.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) mengkalkulasi butuh Rp600 triliun untuk Jakarta menjadi kota global.
Pegawai Bappenda Kota Sorong secara rutin memeras wajib pajak. Pegawai tersebut meminta setoran sebesar Rp130 juta setiap bulan, namun tidak dipecat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved