Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MUNCULNYA isu Partai Komunis Indonesia (PKI) setiap kali perhelatan politik termasuk menjelang peringatan Gerakan 30 September (G30S) dianggap sengaja dimunculkan untuk melakukan serangan politik semata terutama terhadap kelompok atau partai yang kerap diasosiasikan dengan PKI.
Namun demikian, masyarakat sudah cerdas dan tidak melihat isu ini mampu membakar amarah publik sehingga pihak-pihak yang memainkan isu ini dianggap kelompok yang tidak kreatif dan kehabisan akal.
Baca juga: Ketua DPR: Jangan Ada Pihak Dirugikan Akibat RUU Ciptaker
Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum DPP Pagar Nusa (Persatuan Pencak Silat Nahdlatul Ulama), Muhammad Nabil Haroen, saat berbincang dengan Jurnalis Media Indonesia, Ahmad Mustain dalam program Journalist on Duty yang disiarkan melalui Intagram Live Media Indonesia, Senin (28/9) malam.
“Bahwa ada isu kebangkitan PKI di masyarakat sebenarnya kami ini tidak peduli, baik di PDIP maupun NU karena ini semacam dagangan saja yang sudah tidak laku tetapi terus difabrikasi. Sehingga kami anggap ini isu murahan saja dari kelompok yang sudah kehabisan akal, tidak cerdas dan tidak kreatif menciptakan isu,” kata Nabil yang adalah juga politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut.
Ditegaskan dia, di internal PDIP sendiri selama ini selalu diserang dengan isu PKI, corak sebagai partai nasionalis dan juga relijius sudah sangat jelas kelihatan dan tidak benar seakan-akan PDIP punya semangat komunisme seperti yang diisukan.
“Saya sendiri sebagai NU dan didukung oleh Guru-Guru untuk masuk PDIP dan memang saat saya di dalam tidak ada itu seperti yang diisukan. Kami jelas nasionalis dan relijius juga. Kalau saja benar ada PKI maka tentu guru-guru saya juga tidak mengijinkan,” lanjut Nabil.
Ia menambahkan, bahwa isu PKI biasanya menyerang partai yang memiliki akar kuat di masyarakat.
“Karena kami tahu ini jadi kami anggap biasa saja. Sama dengan NU karena punya basis kuat di masyarakat tapi diserang dengan isu-isu receh. Beruntungnya masyarakat kita sekarang sudah cerdas sehingga isu-isu ini sudah tidak laku lagi,” pungkas Nabil. (OL-6)
Setiap 10 Januari diperingati sebagai Hari Tritura. Simak sejarah dan isi tuntutan rakyat yang diprakarsai gerakan mahasiswa.
SEJARAH kelam Gerakan 30 September 1965 seharusnya menjadi perjalanan bangsa yang tidak lagi menciptakan dendam/permusuhan baru atau memperpanjang permusuhan lama
UPAYA Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunaikan janji menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di masa lalu dinilai belum maksimal.
Penyelesaian planggaran hak asasi manusia berat jalur non-yudisial akan berfokus pada korban dan pemerintah tidak akan mencari pelakunya.
Pada akhir 1965, diperkirakan sekitar 500.000 hingga 1 juta anggota dan pendukung PKI diduga menjadi korban pembunuhan.
CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menapaktilasi kediaman sang kakek Abdurrahman Baswedan atau AR Baswedan di Taman Yuwono Nomor 19, Jalan Dagen, Yogyakarta
Akun Facebook Nusa Tadon mengunggah gambar palu arit yang diduga simbol komunis. Gambar tersebut diunggah bersama tulisan 'Untuk Flotim (Flores Timur) yang lebih sejahtera secara merata.
Tap MPRS itu ditandatangani oleh Jenderal AH Nasution selaku Ketua MPRS beserta Wakil Ketua MPRS yang terdiri dari Osa Maliki, HM Sumchan ZE, M Siregar, dan Brigjen TNI Mashudi.
Yang lain saya kasih tahu nih. TAP MPRS Nomor 25/1966. Satu, menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang. Tidak ada kata-kata underbow segala macam," kata Panglima.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved