Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Lembaga Administrasi Negara (LAN) kembali meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-13 kali secara berturut-turut. Penghargaan tersebut diberikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia setelah memeriksa Laporan Keuangan LAN Tahun Anggaran 2019.
Pencapaian luar biasa ini merupakan wujud konsistensi LAN dalam upaya mempertanggungjawabkan keuangan negara secara profesional, transparan dan akuntabel. Penghargaan WTP diserahkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani kepada Kepala LAN, Dr. Adi Suryanto, M.Si secara Virtual dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Selasa (22/9).
Sri Mulyani memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap sinergi dan kolaborasi yang kuat dalam upaya mempertanggungjawabkan laporan keuangan, baik di tingkat pusat maupun daerah secara profesional, transparan dan akuntabel. Kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini ditandai dengan meningkatnya jumlah Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah (K/L/D) yang meraih opini WTP.
“Saya harap kepada K/L/D yang telah berhasil meraih opini WTP lebih dari 10 kali berturut turut termasuk LAN, untuk dapat menjadi contoh bagi K/L/D lainnya serta tidak menciderai capaian tersebut dengan berbagai tindakan yang tidak mencerminkan tata kelola keuangan yang baik,” tutupnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala LAN mengatakan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk kinerja seluruh pegawai yang senantiasa melakukan perbaikan-perbaikan ke arah yang lebih baik. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa LAN terus berupaya mempertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel setiap rupiah keuangan negara yang dikelolanya.
Adi Suryanto berharap pencapaian ini dapat terus memacu kinerja LAN agar lebih baik lagi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja serta prestasi yang telah diperoleh (Humas/OL-10)
Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Tahun 2023, Senin (22/7)
BPK menemukan sejumlah kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Laporan Keuangan (LK) Kemenag Tahun 2023.
Jajaran Kemenpora diharapkan bisa bersama-sama kembali mempertahankan predikat WTP untuk tahun-tahun berikutnya.
Presiden Joko Widodo menegaskan predikat WTP yang diperoleh kementerian/lembaga dalam laporan pengelolaan keuangan adalah kewajiban, bukan prestasi.
Ketua BPK RI, Isma Yatun, menekankan pentingnya pemeriksaan yang inklusif dan berkualitas dalam pengelolaan keuangan negara sebagai landasan menuju Indonesia Emas 2045.
ANGGOTA III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI nonaktif Achsanul Qosasi divonis pidana penjara selama 2,5 tahun dan denda Rp250 juta setelah terbukti menerima suap
Upaya kolaborasi dengan Microsoft Indonesia dan Pijar Foundation itu merupakan bagian dalam menyiapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) menghadapi era digitalisasi.
Jenazah Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto dimakamkan di Al-Azhar Memorial Garden, Karawang.
Penelitian deskriptif dilakukan dengan metode kualitatif, selama delapan bulan
Kepala LAN juga berharap melalui penandatanganan nota kesepahaman ini, LAN dan BPK RI dapat bekerja sama untuk menghasilkan kajian kebijakan yang berkualitas.
Kepala LAN menjelaskan untuk memperkuat fungsi daerah penyangga dalam mendukung IKN diperlukan empat strategi umum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved