Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TARGET tahun ini 54 undang-undang (UU), tetapi sejauh ini baru 7 UU dihasilkan. Bagaimana untuk mewujudkan target itu?
Kita harus mengakui pandemi covid-19 menghambat kinerja DPR dalam proses legislasi. Pandemi membuat seluruh warga
masyarakat, termasuk juga anggota DPR, tidak bisa menjalankan aktivitas mereka secara penuh. Kalaupun ada pembahasan RUU, kita lebih memfokuskan UU yang terkait dengan penanganan pandemi. Namun, sekali lagi, kita tetap berupaya untuk mempercepat pembahasan sejumlah UU yang dirasakan mendesak kebutuhannya, seperti RUU Cipta Kerja.
Bagaimana upaya percepatan yang dilakukan DPR agar UU yang dianggap mendesak itu bisa segera dibahas?
Kita akan mendorong pimpinan DPR untuk segera memparipurnakan pembahasan sejumlah RUU, seperti RUU Kejaksaan, RUU Masyarakat Adat, dan RUU Psikologi. Mudah-mudahan bisa disetujui di sidang paripurna sehingga pembahasan lebih lanjut baru dilakukan. Selain itu, kita juga akan membahas RUU Pemilu sebagai revisi dari UU sebelumnya. Pembahasan di Komisi II DPR sudah selesai.
Apakah DPR perlu merevisi target Prolegnas?
Saya pikir target Prolegnas tidak perlu direvisi. Toh, kita tahu berbagai target yang sudah kita ditetapkan pada awal tahun tidak bisa direalisasikan akibat pandemi covid-19. Apalagi, kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini berakhir. Jadi saya
pikir biarkan saja targetnya tetap seperti itu. Jika memang situasinya membaik, DPR pasti akan mengajak pemerintah untuk membahas berbagai target yang belum tercapai itu. Apalagi kita juga melihat ada sejumlah RUU yang seharusnya sudah menjadi UU, tetapi belum juga terealisasi seperti revisi KUHP dan RUU Lembaga Pemasyarakatan.
Apakah pelibatan publik tetap dilakukan?
Pelibatan publik tetap kita lakukan kok. Termasuk juga berdiskusi dengan sejumlah kalangan yang terkait dengan objek RUU yang dibahas. Namun, bukan berarti pelibatan publik itu sama artinya dengan menyetujui seluruh masukan dari publik ya. Tentu ada kepentingan negara yang lebih besar yang menjadi acuan kita. (Che/P-2)
KEMENTERIAN Kesehatan mengungkapkan rasa syukurnya karena polemik pemecatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) Prof. Budi Santoso selesai.
KEPALA Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi mengatakan bahwa keterbatasan alokasi anggaran daerah menjadi salah satu penyebab polemik KJMU.
Polemik sempat terjadi ketika insiden bendera negara peserta, termasuk Indonesia, yang dikibarkan terbalik ketika latihan seremoni pembukaan pekan lalu.
Surat Kemendagri dan Pj Gubernur Papua Tengah sangat jelas yaitu membatalkan SK mutasi yang dikeluarkan dan mengembalikan ASN yang dimutasi pada jabatan semula.
Biaya pengurusan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek (SIP), menjadi lebih mahal dan lebih sulit untuk diperoleh karena dimonopoli satu organisasi.
Substansi RUU Kesehatan berpotensi menghilangkan sistem yang mulai terbangun dengan didukung beberapa undang-undang yang masih relevan misalnya UU No. 38 tahun 2014.
Kemudahan perijinan usaha diharapkan naikkan tingkat pendapatan perkapita Indonesia di 2045
KSPI sesalkan putusan MK soal UU Ciptaker
Penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh Presiden adalah langkah penting untuk mencegah kekosongan dalam konstitusi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
Perusahaan diwajibkan membayar uang kompensasi kepada karyawan yang masa kontraknya berakhir. Ketentuan ini tidak ada dalam peraturan ketenagakerjaan sebelumnya.
Kita pikirkan warga kita yang belum kerja itu-kan banyak jumlahnya ada puluhan juta, tetapi untuk mendapatkan pekerjaan harus ada pengusaha masuk ada kepastian hukum, kemudahan investasi
"Di sisi lain, mereka juga kadang naif. Banyak kepentingan memanfaatkan ketulusan perjuangannya. Narasinya mirip kayak lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang didanai asing,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved