Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DEWAN Perwakilan Rakyat tengah mengupayakan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) rampung antara akhir Oktober 2020 dan maksimal awal November 2020 ini.
“Komitmennya kami rencanakan Oktober atau awal November bisa selesai. Targetnya memang akhir tahun ini selesai. Masuk masa sidang Oktober sampai awal November UU bisa kita selesaikan,” kata Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Kharis Almasyhari dalam diskusi secara virtual, Minggu (16/8).
Perkembangan terbaru pembahasan RUU yang menjadi payung hukum kuat pribasi data ini, seluruh fraksi di Komisi 1 sudah menyusun daftar inventarisasi masalah sandingan. Sebelumnya DPR sudah mendapatkan daftar inventarisasi masalah dari pemerintah. Lalu dibahas oleh Komisi 1 DPR dengan menghadirkan pihak kementerian, hingga pakar atau ahli di bidang ini.
Setelah itu, seluruh fraksi di Komisi 1 diberikan tugas untuk membuat daftar inventarisasi masalah sandingan. Jika fraksi setuju, maka tidak perlu ada masukan. Namun, jika ada fraksi yang tidak setuju maka perlu ada masukan yang dituangkan dalam daftar inventarisasi masalah sandingan.
Baca juga : Kejar Oknum Pembocor Putusan PK Joko
Adapun secara garis besar, dalam pembahasan UU ini DPR bersama pemerintah akan membahas RUU PDP dibahas dalam sebuah panita kerja (panja) yang dibentuk oleh Komisi 1. Hasil dari panja akan dibawa ke pleno di Komisi 1. Kemudian apabila disepakati akan dibawa ke pengambilan keputusan tingkat 1. Setelah itu, maka akan dilanjutkan dengan pembahasan tingkat II dan berujung pada pengambilan keputusan tingkat II.
“Pengambilan keputusan tingkat II inilah yang mengubah RUU PDP ini menjadi UU PDP,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Widodo Muktiyo, UU PDP ini arahnya akan mengacu pada bagaimana perizinan data dikelola. Serta sejauh mana hak dan kewajibannya.
“Poinnya bahwa konsep arah RUU PDP mengacu pada bagaimana memiiki data kita izinkan kemudian dikelola oleh pihak lain dan sejauh mana hak dan kewajibannya,” jelasnya. (OL-2)
Saat ini, layanan Paylater tidak hanya berdiri sendiri sebagai aplikasi terpisah, tetapi juga terhubung dengan banyak merchant,
Mengingat peningkatan signifikan dalam kasus pelanggaran keamanan siber dan kebocoran data, kesadaran terhadap perlindungan data pribadi menjadi sangat penting.
Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta mempertanyakan nasib data pribadi sejak PDNS 2 Surabaya terkena serangan siber.
Dalam era digital yang semakin maju, keamanan online menjadi semakin penting. Ancaman seperti phishing dan malware dapat mengancam data pribadi, keuangan, bahkan reputasi
Nama baik Indonesia tercoreng akibat berbagai insiden siber terjadi secara beruntun. Mulai dari serangan ransomware LockBit 3.0Â hingga penjualan data pribadi dari seorang peretas.
Wi-Fi publik sering digunakan di kafe, bandara, atau saat bepergian ke luar negeri untuk liburan atau perjalanan bisnis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved