DPR Pertanyakan Motif Menhan Prabowo Ingin Beli Jet Bekas

DPR mempertanyakan alasan Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto, yang ingin membeli 15 pesawat Eurofighter jenis Typhoon bekas dari Austria. Rencana pembelian alutsista seperti jet dikatakan harus dilakukan dengan kajian dan dasar yang kuat.

"Kita jelas menginginkan postur pertahanan yang kuat, tapi jelas dibutuhkan kajian alutsista mana saja yang memang bisa dijustifikasi urgensinya," ujar Anggota Komisi I Fraksi Golkar, Christina Aryani, Sabtu, (25/7).

Christina mengatakan, dalam waktu dekat Komisi I akan menanyakan hal tersebut pada Menhan. Dengan begitu dapat diketahui alasan dari rencana tersebut. Sekaligus dilakukan pendalaman atas rencana itu.

"Nanti pasti akan kita tanyakan apa reasoning yang mendasari offer intensi pembelian ini," ujarnya.

Baca juga: Jika Paksa Beli Eurofighter Bekas, Menhan Potensial Langgar UU

Anggota Komisi I Fraksi NasDem, Willy Aditya, mengatakan bahwa pembelian alutsista harus dilakukan berdasarkan kebijakan sistem pertahanan negara. Terutama yang ingin dibeli adalah pesawat superfighter.

"Salah-salah kita bisa dilihat sedang mengubah strategi defensif aktif menjadi ofensif. Ini bisa jadi soal pertahanan dan politik luar negeri yang terlihat oleh negara lain," ujar Willy.

Ia mengatakan bahwa belanja alutsista, khususnya pesawat tempur, harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Ia mengatakan belanja alutsista jenis apapun akan dapat dilakukan bila didahului dengan kajian komprehensif sistem pertahanan yang akan dibangun.

Sementara itu, Pengamat Militer dan Pertahanan Connie Rahakundini, mengatakan bahwa rencana pembelian alutsista bekas harus melalui kajian mendalam. Dengan begitu pembelian tidak akan melanggar UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

"Dengan begitu perlu kajian mendalam supaya rencana Kementerian Pertahanan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Connie.

Ia menyarankan agar Menhan membatalkan dulu rencana pembelian jet bekas Austria tersebut. Pendalaman harus dilakukan dengan lebih matang dan mendalam. Dengan begitu, pembelanjaan dapat dilakukan dengan sesuai kebutuhan, sistem pertahanan, dan regulasi yang ada. (OL-4)