Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Komisi III DPR Herman Hery menjelaskan Komisi III akan mengadakan pertemuan antar fraksi untuk menbahas perlu atau tidaknya pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Djoko Tjandra.
"Terkait Pansus akan kami bicarakan secara imternal, semua fraksi harus bertemu," ujar Herman di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/7).
Pembentukan Pansus akan mengikuti suara mayoritas fraksi di Komisi III. Herman memastikan Pansus dibahas sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR.
"Jika mayoritas tidak menginginkan pansus maka tidak akan kami lakukan. Kami berjalan Sesuai mekanisme saja," ungkapnya.
Herman menjelaskan semua anggota berhak mengajukan usulan termasuk usulan pembentukan Pansus. Pansus akan dibentuk berdasarkan urgensi.
"Soal pansus itu tergantung urgensi. Tapi saya perlus ampaikan bahwa semua anggota berhak mengajukan usulan," paparnya. (OL-4)
harga beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog juga terpantau naik menjadi Rp12.600 per kilogram. Harga rata-rata beras SPHP naik tipis 0,08% atau Rp10.
Setelah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kini legislator dari Partai Demokrat dan PKS turut mendorong agar Pansus dugaan skandal mark up impor beras Bulog dapat segara dibentuk di DPR.
Pembentukan Pansus untuk mengungkap dugaan skandal mark up impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menetapkan keanggotaan Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten.
Jika perlu DPR selaku badan legislatif dengan hak pengawas sesuai UU bisa membentuk Pansus DPR
Charlers Honoris mengatakan, jika tak ada keseriusan dari pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut, DPR akan membentuk panitia khusus (Pansus) terkait polusi udara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved