Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
MENGUTIP data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) total terdapat 7 juta pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) karena dampak pandemi covid-19.
Ancaman stabilitas sosial, budaya, keamanan, dan ekonomi nampak nyata selama pandemi covid-19 berlangsung.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 Doni Monardo mengajak seluruh kepala daerah agar dapat menunjukkan kepempinan yang baik sehingga masyarakat dapat lebih percaya diri bersatu dalam mengadapi pandemi covid19 sekaligus terbebas dari permasalahan ekonomi.
Setiap kepala daerah harus bersiap menjadikan wilayahnya semakin produktif dalam era new normal di tengah-tengah pandemi covid-19.
“Kita yakin, kalau bapak ibu kepala daerah sekalian tetap mempertahankan kepemimpinan dengan baik, maka masyarakat tidak akan terpapar covid-19 dan juga akan tidak terkapar karena PHK,” tegas Doni di Jakarta, Jumat (22/5).
Doni melanjutkan, upaya pemutusan rantai penyebaran Covid-19 harus tetap dapat dilakukan dengan mempertimbangkan pemenuhan ekonomi masyarakat agar bisa dapat berjalan. Dirinya berharap upaya pemutusan rantai penyebaran covid-19 tidak menimbulkan masalah lain seperti kemisikinan dan kelaparan yang berpotensi akan menimbulkan krisis sosial.
"Jangan sampai terjadi hunggry man becomes angry man," ujarnya.
Doni menawarkan kesanggupan dan kesediaan kepala daerah di 124 Kabupaten/Kota tersebut untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinannya sehingga dapat diberikan keleluasaan aktivitas lebih luas lagi dalam upaya pencegahan penularan COVID-19 dan mengatasi permasalahan ekonomi.
“Kesempatan yang kami sampaikan ini hendaknya kami harapkan ada suatu kesanggupan dan kesediaan. Mana daerah yang bersedia untuk melakukan aktivitas yang lebih luas, di bidang produktivitas masyarakat, maka dalam waktu ke depan akan kami sampaikan kepada Presiden,” jelas Doni.
“Mudah-mudahan tidak lama setelah Idul Fitri, kita sudah bisa mendapatkan jawaban. Dari 124 Kabupaten/Kota mana saja yang kiranya sudah siap atau mampu melaksanakan tersebut,” imbuh Doni.
Baca juga: Hadapi Pandemi Covid-19 dengan Ikhlas
Dalam mendukung pemerintah daerah, Doni juga membentuk Liaison Officer (LO) dari pemerintah pusat sebagai pendampingan kepala daerah dalam menyelesaikan permasalahan covid-19 dan dampaknya bagi masyarakat.
“Kami akan berusaha membantu meningkatkan upaya daerah agar lebih bisa optimal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada tiap provinsi telah diutus sejumlah LO, mohon kiranya bapak ibu sekalian bisa berkomunikasi dengan mereka sehingga mereka akan melaporkan kepada Gugus Tugas pusat melalui direktorat yang berhubungan,” kata dia.
Selanjutnya, Doni juga menyinggung tentang pentingnya kebersamaan Gugus Tugas Pusat, Gugus Tugas Daerah bersama unsur pemerintah pusat di daerah dan unsur lainnya termasuk TNI/Polri.
Doni berharap agar kebersamaan tersebut dapat lebih dioptimalkan, sehingga sebagai bangsa yang bersatu sekaligus dapat menunjukkan kepada dunia tentang seberapa kompak bangsa Indonesia dalam menghadapi pandemi covid-19.
Hal itu tentunya juga menjadi kesempatan yang baik untuk menunjukkan pengabdian kepada bangsa dan negara. Sehingga keberhasilan pemimpin daerah juga dapat dicatat dalam sejarah tentang bagaimana peran dan fungsinya serta kemampuannya sehingga dapat menyelamatkan masyarakat dari ancaman pandemi covid-19.
“Kerja sama, kerja keras, tidak menyerah dan juga selalu fokus, tentunya akan menjadi kebahagiaan dan kebanggaan apabila kita bisa berhasil keluar dari masa-masa yang sulit ini,” pungkas Doni. (A-2)
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 menunjukkan bahwa angka anak tidak sekolah meningkat seiring bertambahnya usia.
JURU Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh positif dengan pertumbuhan di triwulan I 2024 mencapai 5,11 persen
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Iwan mengatakan penentuan kebijakan terkait IHT harus dirumuskan secara matang. Harus ada pertimabngan dampaknya bagi kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja.
YULIOT Tanjung resmi diangkat menjadi Wakil Menteri Investasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)
EKONOM Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai presiden terpilih Prabowo Subianto akan dihadapkan pada empat hal krusial ketika mulai menjadi Kepala Negara nantinya.
Ayep-Bobby juga keliling Kota Sukabumi di 90 titik dan berusaha menghadirkan solusi untuk berbagai masalah yang ada.
Larangan penjualan rokok eceran atau pun pelarangan penjualan dalam jarak 200 meter dari institusi pendidikan akan hantam rantai pendapatan di sektor tembakau.
NILAI tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Jumat (26/7) ditutup melemah setelah rilis data klaim pengangguran awal mingguan Amerika Serikat (AS) lebih rendah dari perkiraan.
MASIH ingat postingan viral tentang ratusan pelamar kerja warung seblak di Ciamis? Isu sempitnya lapangan kerja dibanding jumlah pencari kerja bukanlah hal baru.
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyebut pemerintah harus realistis dalam mencanangkan target Indonesia Maju 2045.
Pengamat Sosiolog Universitas Nasional Nia Elvia mengatakan maraknya aktivitas judi daring atau judi online merupakan dampak dari minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved