Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Terkait polemik wacana pemulangan WNI yang menjadi anggota Islamic State, Media Indonesia mewawancarai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius. Berikut petikannya
BILA jadi dipulangkan, apa baru kali ini ada pemulangan warga eks Islamic State (IS)?
Sebetulnya kita sudah punya pengalaman memulangkan WNI eks IS. Kita pernah memulangkan 18 orang dan 75 orang dalam dua kelompok berbeda di 2017.
Sejauh apa efektivitas program deradikalisasi dari BNPT?
Sekarang memang masih ada kelemahan dalam program deradikalisasi. Misalnya, kurang lama. Bisa jadi, seseorang terpapar radikalisme itu hitungan tahun, lalu program deradikalisasi hanya satu bulan, mana mungkin bisa begitu. Maka dari itu, kita akan terus monitor lagi. Kita minta pemerintah daerah ikut monitor juga.
Bagaimana proses deradikalisasi terhadap 18 dan 75 WNI eks IS yang sebelumnya itu?
Dari 75 deportan, ada dua orang pulang ke Solo. Mereka itu dulu masuk kelompok yang gagal ke Suriah. Mereka dapat dideteksi dan dipulangkan ke Indonesia lalu ditaruh di (Lembaga Permasyarakatan) Bambu Apus. Kami datangkan ustaz-ustaz dari Muhammadiyah dan NU. Kami datangkan psikolog, tapi cuma satu bulan. Kemudian kami kembalikan ke daerah.
Apakah kemudian mereka dipantau?
Saya minta ke Mendagri waktu itu, tolong kirim perwakilan ke daerah tujuan deportan. Jadi kalau program deradikalisasi secara keseluruhan, kita sangat bergantung pada bantuan dari semua kementerian dan juga pemda. BNPT tidak bisa sendirian.
Peran pemerintah daerah seperti apa?
Respons pemerintah daerah masih beragam. Ada yang merespons, ada yang tidak. Ini tingkat kesulitan yang mau kita sampaikan.
Tetapi akhirnya dua orang itu menjadi pelaku bom bunuh diri di Solo. Apakah bisa dibilang program deradikalisasi gagal?
Kalau secara statistik, misalnya dari 700 orang yang dipulangkan, kemudian ada 4 orang yang mengulangi perbuatan mereka, itu ukurannya berhasil atau tidak? Jadi, ini perlu jelas ukurannya.
Dari berbagai segi yang kita lakukan mendapat apresiasi dari internasional. Tapi mungkin secara keseluruhan, apa ukuran keberhasilan deradikalisasi, itu yang perlu dijelaskan.
Bagaimana pembelajaran untuk dunia internasional?
Kita buat pondok pesantren di Sei Mencirim (Sumatra Utara). Di situ ada puluhan mantan teroris dan anak anak mereka yang kita manusiakan. Ada anak teroris semua itu dulunya. Sekarang sudah bercampur karena masyarakat umum pada masuk sekolah di situ juga. Banyak kunjungan dari negara-negara luar untuk melihat tempat itu. (Pra/P-2)
KEMENTERIAN Kesehatan mengungkapkan rasa syukurnya karena polemik pemecatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) Prof. Budi Santoso selesai.
KEPALA Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi mengatakan bahwa keterbatasan alokasi anggaran daerah menjadi salah satu penyebab polemik KJMU.
Polemik sempat terjadi ketika insiden bendera negara peserta, termasuk Indonesia, yang dikibarkan terbalik ketika latihan seremoni pembukaan pekan lalu.
Surat Kemendagri dan Pj Gubernur Papua Tengah sangat jelas yaitu membatalkan SK mutasi yang dikeluarkan dan mengembalikan ASN yang dimutasi pada jabatan semula.
Biaya pengurusan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek (SIP), menjadi lebih mahal dan lebih sulit untuk diperoleh karena dimonopoli satu organisasi.
Substansi RUU Kesehatan berpotensi menghilangkan sistem yang mulai terbangun dengan didukung beberapa undang-undang yang masih relevan misalnya UU No. 38 tahun 2014.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved