Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
INDUSTRI alat pertahanan nasional semakin menggeliat. Namun pemerintah menginginkan sektor ini semakin maju sehingga penjajakan dengan negara pembuat senjata seperti Prancis akan dibahas serius.
"Kerja sama industri pertahanan dengan Prancis belum diputuskan. Nanti,minggu depan baru kita bicarakan. Jadi pemilihan apa, untuk soal apa nanti ke depan," kata Presiden Jokowi usai menghadiri Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan, di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (23/1).
Menurut dia, kerja sama industri pertahanan sudah digagas Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan sejumlah negara. Hal itu termasuk dengan Prancis.
Menurutnya, Pemerintah tengah menimbang negara industri pertahanan mana yang akan menjadi kolega utama. Pilihannya sejauh ini masih beragam mulai Korea Selatan hingga negara-negara di Eropa Timur.
Baca juga : Jokowi Minta Kesejahteraan Prajurit Ditingkatkan
"Segera akan diputuskan dan minggu depan kita akan rapat terbatas dengan pak Menhan nanti di Surabaya," tegasnya.
Hal itu kata dia guna memacu kinerja industri untuk kebutuhan militer yang sudah dilirik banyak negara selain memenuhi permintaan TNI.
"Ya kan banyak ada dari Flipina juga ingin mendatangkan (alutsista buatan dalam negeri). Juga permintaan serupa dari negara lain," pungkasnya. (OL-7)
DPR RI menggelar rapat tertutup dengan Kemenhan dan Panglima TNI. Salah satu pembahasannya yakni soal usulan penambahan uang operasional prajurit TNI khususnya di Papua.
Peserta rapat menyatakan setuju kegiatan tersebut digelar tertutup.
Prabowo mengatakan Indonesia prihatin terhadap krisis yang saat ini masih terjadi, terlebih melihat jumlah korban yang terus bertambah setiap harinya.
Menhan Prabowo menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan AS dalam kerja sama untuk memodernisasi peralatan pertahanan Indonesia untuk memenuhi kekuatan TNI.
WAKIL Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra keceplosan menyebut periode berikutnya sebagai pemerintahan Jokowi-Gibran saat rapat bersama Komisi I DPR.
KEMENTERIAN Pertahanan (Kemenhan) memaparkan jurus menangani konflik di Papua. Hal itu dilakukan melalui dua pendekatan.
KSAU Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono, menegaskan komitmen TNI AU untuk terus memodernisasi alutsista guna menjaga keamanan udara NKRI.
PENGAMAT militer Soleman Ponto ungkap prioritas utama dari alat utama sistem senjata (alutsista) yang harus diperbarui. Ponto menilai alutsista dari TNI Angkat Laut (AL) yang paling penting.
TNI AU dan Airbus membahas beberapa hal, khususnya soal teknologi baru yang dimiliki oleh perusahaan asal Eropa itu.
TNI AU tak hanya mengandalkan alutsista buatan Amerika dan Rusia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved