Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PERKEMBANGAN teknologi dan artificial intelligence atau kecerdasan buatan menjadi pilihan sejumlah negara maju untuk digabungkan dalam sistem senjata. Hal itu perlu menjadi kewaspadaan sekaligus contoh menjaga kedaulatan.
"Tantangan besar kedua adalah perkembangan teknologi yang luar biasa. Hati-hati mengenai ini. Fighter itu perlu melihat antisipasi lompatan teknologi militer dalam jangka 20, 30 hingga 50 tahun ke depan. Ini harus lihat ke sana karena perubahan ke arah sana begitu sangat cepat," ujar Presiden Joko Widodo di hadapan peserta Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan 2020 di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (23/1).
Menurut dia, kemajuan teknologi telah merasuki sistem pertahanan, salah satunya pesawat nirawak atau drone yang dibekali senjata dan mampu mengejar tank, mengejar dan melumpuhkan kendaraan militer dengan tepat sasaran.
"Bahkan saat ini pun kita sudah merasakan hadirnya teknologi yang bukan saja terjadi perbaikan dalam instrumen machinery, tapi juga kombinasi dengan penggunaan kecerdasan buatan. Hati-hati dengan barang ini," tuturnya.
Baca juga: Jokowi: Pak Prabowo Pergi ke Sebuah Negara untuk Diplomasi
Terhadap dua hal tersebut, Jokowi meminta instansi pertahanan mewaspadai sekaligus memanfaatkan untuk mempertebal tembok persenjataan nasional.
"TNI kita harus berani mengolah itu, membangun barang-barang yang tadi saya sebutkan. Karena semua yang ada sekarang ini, industri bisnis dimulai dari peralatan militer, entah GPS, handphone, drone sudah mulai masuk ke dunia bisnis," paparnya.
Jokowi juga mengingatkan alat utama sistem senjata yang masuk dalam radar belanja tahunan mesti dipastikan bermanfaat untuk 50 tahun ke depan. Maka pendekatan pengadaan barang militer harus menggunakan landasan investasi.
"Kemudian, bagaimana menghidupkan plan ke depan produk industri strategis kita sehingga betul-betul semua bergerak. Kemandirian kita dalam membangun industri strategis kita harus kita mulai," pungkasnya.(OL-5)
DPR RI menggelar rapat tertutup dengan Kemenhan dan Panglima TNI. Salah satu pembahasannya yakni soal usulan penambahan uang operasional prajurit TNI khususnya di Papua.
Peserta rapat menyatakan setuju kegiatan tersebut digelar tertutup.
Prabowo mengatakan Indonesia prihatin terhadap krisis yang saat ini masih terjadi, terlebih melihat jumlah korban yang terus bertambah setiap harinya.
Menhan Prabowo menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan AS dalam kerja sama untuk memodernisasi peralatan pertahanan Indonesia untuk memenuhi kekuatan TNI.
WAKIL Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra keceplosan menyebut periode berikutnya sebagai pemerintahan Jokowi-Gibran saat rapat bersama Komisi I DPR.
KEMENTERIAN Pertahanan (Kemenhan) memaparkan jurus menangani konflik di Papua. Hal itu dilakukan melalui dua pendekatan.
KSAU Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono, menegaskan komitmen TNI AU untuk terus memodernisasi alutsista guna menjaga keamanan udara NKRI.
PENGAMAT militer Soleman Ponto ungkap prioritas utama dari alat utama sistem senjata (alutsista) yang harus diperbarui. Ponto menilai alutsista dari TNI Angkat Laut (AL) yang paling penting.
TNI AU dan Airbus membahas beberapa hal, khususnya soal teknologi baru yang dimiliki oleh perusahaan asal Eropa itu.
TNI AU tak hanya mengandalkan alutsista buatan Amerika dan Rusia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved