Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Umum PDI-P Megawati Sukarnoputri menantang pihak-pihak yang menganut paham radikal serta memiliki niatan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Khilafah. Menurutnya, hal itu tidak sejalan dengan Pancasila yang dianggapnya sebagai ideologi paling sempurna bagi bangsa Indonesia.
"Tidak ada yang berani datang ke DPR Saya sudah menbuka diri. Tidak usah main di jalanan. Merusak kepentingan umum dan sebagainya. Datang ke DPR, bicara apa yang kamu maksud dengan konsep itu (negara khilafah), lalu apa bedanya dengan Pancasila yang sudah sudah sangat-sangat dihargai, bukan hanya di Indonesia saja bahkan negara-negara di luar Indonesia," kata Megawati di depan ratusan ASN Kemensos di Gedung Konvensi TMPN Utama Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (9/12).
Dirinya mengungkapkan, Pancasila merupakan ideologi mantap untuk menjaga kedamaian dengan penuh kasih sayang dan toleransi di Indonesia yang memiliki keberagaman.
"Kalian gak mau berpikir? Untuk apa hidup di Indonesia. Jangan merusak indonesia. Pergilah kalian," imbuhnya.
Baca juga: Khilafah dan Jihad Dipindah dari Pelajaran Fikih ke Sejarah
Dirinya menyebut, saat ini bangsa Indonesia bukan tengah berperang dengan bangsa lain. Melainkan, bangsa Indonesia tengah berupaya melawan pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk menghapuskan Pancasila sebagai ideologi negara.
"Tahun berapa khilafah hilang? Baca sejarah, Turki saat ini sudah menjadi republik. Tahun 1920-an. Kok sekarnag mau lagi?" ungkapnya.
Dirinya juga menegaskan di depan Menteri Sosial Juliari P Batubara untuk membentuk ASN Kemensos dengan ideologi Pancasila yang kuat. Dengan demikian, masyarakat Indonesia akan mengikuti, dan berkeyakinan bahwa Pancasila merupakan ideologi paling kuat yang dimiliki Indonesia.
"Untuk apa menjadikan Indonesia sebagai negara khalifah? Mari tanya ke Saudi Arabia, bahwa mengapa Saudi Arabia begitu hormat kepada Indonesia? Karena raja pertamanya waktu itu adalah sahabat ayah saya. Dan dia sangat menghormati ideologi Pancasila yang kita miliki," ucapnya.
"Pak Menteri kalau ada pegawai dari Kementerian Sosial yang tidak sejalan dengan Pancasila atau terbukti radikal, pecat saja langsung," imbuhnya. (OL-4)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku sempat mengeluhkan soal jargon Indonesia Maju kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Indonesia Raya adalah jargon yang lebih baik.
Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri tidak hadir ke rumah duka dan pemakaman dari Wakil Presiden (Wapres) RI ke-9 Hamzah Haz
Mantan Presiden Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri dinilai konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan konstitusi.
PKB tidak keberatan DPA diisi oleh para mantan presiden
Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menyatakan bahwa permintaan Megawati seharusnya dilihat sebagai upaya untuk transparansi dan akuntabilitas, bukan sebagai ancaman.
Yang disampaikan Megawati adalah pesan yang pernah diutarakan kepada presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.
Meskipun HTI sudah dibubarkan secara resmi oleh pemerintah, tapi sejatinya sel-selnya masih tertancap kuat. Bayangkan, acara HTI beberapa waktu lalu dihadiri ribuan orang.
Pembajakan isu Palestina-Israel hanya akan menyelewengkan atau bahkan menghilangkan fokus dari masalah yang sebenarnya.
Menurutnya, empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945 tak bisa diotak-atik
Maqashid syariah sendiri berarti tujuan dari syariat Islam, yang mana ada lima tujuan Allah menurunkan syariat.
Berbagai bentuk perlawanan terhadap Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) bisa kita lihat hingga hari ini tersebar di internet dan media sosial.
Sejatinya negara tidak membuka ruang bagi siapa pun yang berusaha melakukan tindakan inkonstitusional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved