Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PRESIDEN Joko Widodo menekankan bahwa perlu untuk melakukan penguatan pertahanan bangsa. Hal itu disampaikannya dalam rapat terbatas dengan topik kebijakan pengadaan alat utama sistem senjata (Alutsista).
"Kita perlu melakukan penguatan pertahanan kita dengan alutsista modern yang bersandar pada kemampuan industri alat pertahanan di dalam negeri," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (22/11).
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi pun menekankan tiga hal terkait penguatan industri pertahanan bangsa ini. Pertama, roadmap harus jelas. Menurutnya, pengembangan industri alat pertahanan di dalam negeri dari hulu sampai ke hilir perlu melibatkan BUMN hingga swasta. "Sehingga kita bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor, alutsista dari luar negeri," jelasnya.
Kedua, memastikan alih teknologi dari setiap pengadaan alutsista maupun program kerja sama dengan negara-negara lain. "Kita harus memastikan bahwa SDM industri pertahanan bangsa ini betul-betul diperkuat," katanya.
Juga, ia menyampaikan agar orientasinya ke depan tidak lagi pada penyerapan anggaran ataupun proyek, tetapi harus berorientasi pada strategic partnership. "Untuk peningkatan kemandirian dan daya saing bangsa sehingga kita memiliki kemampuan untuk memproduksi alutsista yang dikerjasamakan," katanya.
Ketiga, Presiden meminta agar kebijakan pengadaan alutsista benar-benar diperhitungkan, dikalkulasi dan diantisipasi teknologi persenjataan yang berubah sangat cepat.
"Ini akan memengaruhi corak peperangan di masa yang akan datang. Jangan sampai pengadaan alutsista kita lakukan dengan teknologi yang sudah usang, ketinggalan dan tidak sesuai corak peperangan di masa yang akan datang," tandasnya.
Dalam rapat kabinet terbatas itu, selain Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, hadir juga Sri Mulyani Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro Menristek Kepala Badan Riset Inovasi Nasional, Nadiem Makarim Mendikbud, Agus Suparmanto Menteri Perdagangan, Eric Thohir Menteri BUMN, dan Marsekal Hadi Tjahjanto Panglima TNI. (OL-4)
DPR RI menggelar rapat tertutup dengan Kemenhan dan Panglima TNI. Salah satu pembahasannya yakni soal usulan penambahan uang operasional prajurit TNI khususnya di Papua.
Peserta rapat menyatakan setuju kegiatan tersebut digelar tertutup.
Prabowo mengatakan Indonesia prihatin terhadap krisis yang saat ini masih terjadi, terlebih melihat jumlah korban yang terus bertambah setiap harinya.
Menhan Prabowo menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan AS dalam kerja sama untuk memodernisasi peralatan pertahanan Indonesia untuk memenuhi kekuatan TNI.
WAKIL Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra keceplosan menyebut periode berikutnya sebagai pemerintahan Jokowi-Gibran saat rapat bersama Komisi I DPR.
KEMENTERIAN Pertahanan (Kemenhan) memaparkan jurus menangani konflik di Papua. Hal itu dilakukan melalui dua pendekatan.
KSAU Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono, menegaskan komitmen TNI AU untuk terus memodernisasi alutsista guna menjaga keamanan udara NKRI.
PENGAMAT militer Soleman Ponto ungkap prioritas utama dari alat utama sistem senjata (alutsista) yang harus diperbarui. Ponto menilai alutsista dari TNI Angkat Laut (AL) yang paling penting.
TNI AU dan Airbus membahas beberapa hal, khususnya soal teknologi baru yang dimiliki oleh perusahaan asal Eropa itu.
TNI AU tak hanya mengandalkan alutsista buatan Amerika dan Rusia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved