Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PARTAI NasDem menegaskan bahwa pemerintahan Joko Widodo periode ke dua tetap membutuhkan peran oposisi sebagai penyeimbang. Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya menegaskan, tanpa oposisi roda pemerintahan akan berjalan tidak seimbang.
"Ini demokrasi. Harus ada checks and balances dalam jalankan roda pemerintahan untuk jaga keseimbangan dalam negara kita," tutur Willy saat dihubungi di Jakarta, Senin (21/10).
Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan partainya siap untuk keluar dari koalisi jika semua partai peserta Pemilu 2019 masuk ke dalam pemerintahan Jokowi. Surya menilai pemerintahan tidak akan berjalan sehat tanpa adanya kritikan luar dari peran oposisi.
Baca juga : Prabowo jadi Menteri Jokowi, PKS: Biar Rakyat Menilai
"Tamparan Seorang sahabat Itu lebih baik daripada ciuman seorang penghianat. Ini peringatan pada kita semua. Penegasan Pak Surya ialah kalau semuanya masuk," ungkap Willy.
Willy melanjutkan Indonesia telah melaksanakan proses pemilihan langsung dengan baik. Dari proses tersebut menghasilkan pihak yang kalah dan menang.
Meskipin tidak menerapkan sistem parlementer yang kontras akan oposisi namun, Willy menegaskan bahwa partai yang kalah dalam Pemilu lebih bijak jika melakukan kritik dari luar pemerintahan.
"Dulu kan menyerang secara luar biasa, tapi NasDem menilai kalau dianggap salah satu dari pihak yang berlawanan kemarin ditarik ke kabinet sebagai simbol rekonsiliasi itu hal yang wajar batasan yang bisa ditoleran. Tidak semuanya harus masuk kabinet," tuturnya. (OL-7)
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) didorong melakukan perombakan jajaran menteri dan kepala lembaga di sisa masa pemerintahan.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi masih sibuk menangani sejumlah kepentingan Indonesia di luar negeri di tengah isu banyaknya menteri yang diisukan mundur dari Kabinet Jokowi
Salah satu menteri di Kabinet Indonesia Maju yang belakangan ini diisukan mundur adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani
Foto tersebut sontak mendapat respon dari banyak warganet yang langsung mengaitkannya dengan kursi menteri sebagaimana calon menteri yang saat ini tengah diperkenalkan Presiden Joko Widodo.
Satu-satunya yang bisa diharapkan agar ada oposisi berkualitas ialah dari para partai politik
Anies Baswedan mengatakan demokrasi yang baik adalah oposisi yang sehat. Di mana tetap ada ruang bagi oposisi untuk mengungkapkan pandangannya.
Pengamat politik Indonesian Public Institute Karyono Wibowo mengatakan, Gatot ingin mengambil jarak dengan pemerintah dengan memilih tidak hadir dalam acara penyematan.
"Publik selama ini juga setengah hati dalam mendukung demokrasi bukan hanya elite yang oligarki," ujar Wijayanto.
"Sepertinya NasDem ini ingin memulai tradisi baru yang membangun jembatan pengertian dan membangun sinergitas dengan PAN," kata Adi saat dihubungi, Minggu (3/10).
Elemen masyarakat sipil diharapkan bisa tampil dan solid memerankan fungsi oposisi sebagai kekuatan penyeimbang di luar parlemen untuk mengawasi kebijakan pemerintah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved