Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan kasus kasus korupsi Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). KPK didorong untuk mengadili dua tersangka yang hingga kini masih buron yakni Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim, melalui persidangan in absentia.
"Kami meminta agar KPK menetapkan batas waktu untuk pencarian Sjamsul Nursalim. Kalau memang tidak juga berhasil ditemukan, mau tidak mau harus diajukan ke persidangan dengan peradilan in absentia," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam diskusi di kantor ICW, Jakarta, Rabu (9/10).
baca juga: Rizal Djalil Bantah Atur Proyek SPAM Kementerian PUPR
Menurutnya, kasus tersebut akan sulit naik ke persidangan jika komisi antirasywah menunggu kehadiran Sjamsul dan Itjih dalam pemeriksaan penyidikan. Kasus itu, imbuh Kurnia, perlu segera diselesaikan agar kerugian negara dapat dikembalikan. Terlebih, kasus itu akan memasuki masa kedaluwarsa pada 2022 mendatang.
"Ini menjadi pertaruhan bagi KPK agar segera memproses kasus BLBI hingga tuntas karena kerugian negara besar yakni Rp4,58 triliun. Seharusnya tidak hanya fokus pada pemidanaan badan, tapi pemulihan kerugian keuangan negara," imbuh Kurnia.
KPK telah memasukan nama Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). KPK telah meminta bantuan Polri untuk memulangkan dua orang tersebut. Pasangan suami istri tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Juni 2019.
Setelah penetapan tersangka, KPK memanggil keduanya sebagai tersangka sebanyak dua kali untuk diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Juni dan Juli lalu. Surat panggilan telah dikirimkan ke lima alamat tersangka yakni di Indonesia dan Singapura. Namun, keduanya tidak memenuhi panggilan. (OL-8)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Kasus itu menjadi bagian dari megakorupsi yang berhasil diungkap. Perkara ini masuk ke dalam daftar perkara korupsi yang merugikan keuangan negara dengan nilai sangat fantastis.
Indonesia memiliki sejarah kelam terkait kasus-kasus korupsi yang tidak hanya mengakibatkan kerugian materi, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Satgas BLBI telah menyita dan melelang barang milik Marimutu Sinivasan karena bos Texmaco itu tak kunjung membayar utang ke negara.
Masih ada 21 obligor pengemplang BLBI dengan nilai tagih Rp34 triliun dan 419 debitur yang menjadi prioritas dengan nilai tagih sebesar Rp38,9 triliun dan US$4,5 miliar.
KEBERADAAN buronan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Marimutu Sinivasan tak diketahui usai ditangkap pihak Imigrasi Entikong, Kalimantan Barat, pada Minggu (8/9).
Penangkapan dilakukan saat Petugas Imigrasi di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong mencegah keberangkatan pria 87 tahun itu ke Kuching, Malaysia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved