Sjamsul Nursalim Bisa Diadili In Absentia

INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan kasus kasus korupsi Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). KPK didorong untuk mengadili dua tersangka yang hingga kini masih buron yakni Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim, melalui persidangan in absentia.

"Kami meminta agar KPK menetapkan batas waktu untuk pencarian Sjamsul Nursalim. Kalau memang tidak juga berhasil ditemukan, mau tidak mau harus diajukan ke persidangan dengan peradilan in absentia," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam diskusi di kantor ICW, Jakarta, Rabu (9/10).

baca juga: Rizal Djalil Bantah Atur Proyek SPAM Kementerian PUPR

Menurutnya, kasus tersebut akan sulit naik ke persidangan jika komisi antirasywah menunggu kehadiran Sjamsul dan Itjih dalam pemeriksaan penyidikan. Kasus itu, imbuh Kurnia, perlu segera diselesaikan agar kerugian negara dapat dikembalikan. Terlebih, kasus itu akan memasuki masa kedaluwarsa pada 2022 mendatang.

"Ini menjadi pertaruhan bagi KPK agar segera memproses kasus BLBI hingga tuntas karena kerugian negara besar yakni Rp4,58 triliun. Seharusnya tidak hanya fokus pada pemidanaan badan, tapi pemulihan kerugian keuangan negara," imbuh Kurnia.

KPK telah memasukan nama Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). KPK telah meminta bantuan Polri untuk memulangkan dua orang tersebut. Pasangan suami istri tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Juni 2019.

Setelah penetapan tersangka, KPK memanggil keduanya sebagai tersangka sebanyak dua kali untuk diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Juni dan Juli lalu. Surat panggilan telah dikirimkan ke lima alamat tersangka yakni di Indonesia dan Singapura. Namun, keduanya tidak memenuhi panggilan. (OL-8)