Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MANAJEMEN PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Inti) menyatakan prihatin setelah direktur utama perusahaan itu, Darman Mappangara, ditetapkan sebagai tersangka kasus suap.
Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT Inti Gede Pandit Andika Wicaksono menyatakan mereka akan bersikap kooperatif serta menghormati langkah yang ditempuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses hukum yang berlaku.
"Perusahaan pun percaya pihak KPK akan menjalankan tanggung jawab dan kewenangan sepenuhnya dalam rangka penegakan hukum," kata Gede di Bandung, kemarin.
Dengan penetapan Darman sebagai tersangka, Gede menyebut hal itu tidak menggangu kinerja perusahaan. Menurut dia, PT Inti masih beroperasi normal.
KPK pada Rabu (2/10) mengumumkan penetapan Darman sebagai tersangka baru dalam pengembangan kasus suap. Kasus yang dimaksud terkait pengadaan pekerjaan baggage handling system pada PT Angkasa Pura Propertindo (PT APP) yang dilaksanakan PT Inti pada 2019.
Darman diduga memerintahkan staf PT Inti, Taswin Nur, memberikan sejumlah uang kepada Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Y Agussalam. Tujuannya, Andra mengarahkan PT APP menunjuk langsung PT Inti sebagai penggarap proyek BHS. Proyek bernilai Rp86 miliar itu dioperasikan PT APP.
Andra juga diduga mengarahkan Executive General Manager Divisi Airport Maintainance Angkasa Pura II Marzuki Battung menyusun spesifikasi teknis terkait proyek tersebut. Padahal, berdasarkan penilaian tim teknis PT APP, harga penawaran PT Inti terlalu mahal.
Andra bahkan mengarahkan Direktur PT APP Wisnu Raharjo mempercepat penandatanganan kontrak antara PT APP dan PT Inti. Hal itu dilakukan agar uang muka segera cair sehingga PT Inti bisa menggunakannya sebagai modal awal.
Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) per Maret 2019 yang ditilik di situs e-lhkpn.kpk.go.id, Dirut PT Inti memiliki harta Rp1,63 miliar. Harta tidak bergerak Darman terdiri atas lima tanah dan bangunan di Bandung senilai Rp2,3 miliar.
0Kemudian harta bergerak meliputi satu unit mobil Honda HR-V SUV 2014 Rp230 juta, Toyota Sienta MPV 2016 Rp229 juta, dan Land Rover Range 2010 Rp700 juta.
Ada pula harta bergerak lain senilai Rp166.096.000, dan harta setara kas Rp735.067698. Bos PT Inti itu memiliki utang Rp2,7 miliar. (Ant/Medcom/P-2)
KPK membuka peluang menggeledah sejumlah lokasi jika dibutuhkan untuk memperkuat bukti kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.
KPK gencar mendalami dugaan pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.
JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa 15 orang mantan petugas Rutan atas dugaan pungli kepada para tahanan KPK mencapai Rp6,3 miliar.
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Penyidik KPK mengusut soal upah pungut dan pengaturan pekerjaan dalam dugaan korupsi di Pemkot Semarang
KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham menerbitkan status pencegahan untuk 21 orang. Upaya paksa itu berkaitan dengan dugaan penerimaan suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim).
Pemanggilan itu dilakukan usai penyidik menggeledah sejumlah lokasi di Semarang. Hingga kini, wali kota Semarang dan suaminya belum terlihat memenuhi panggilan.
KPK mendalami proses pencairan tambahan penghasilan pengawas (TPP) atau pengupahan kepada tiga pegawai negeri di lingkungan Pemkot Semarang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved